Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dipotong sebesar Rp53 miliar. Pemotongan tersebut merupakan bentuk dari komitmen kementerian dan lembaga guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013.
Kepala BKPM, Chatib Basri, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 29 Mei 2013, mengungkapkan, salah satu rencana kerja yang terganggu akibat pemotongan anggaran tersebut adalah pembukaan kantor cabang BKPM di luar negeri atau Indonesia International Promotion Center (IIPC) di tiga negara.
"Jadi, anggaran itu yang dipotong, berasal dari kegiatan, antara lain, pembukaan IIPC di tiga negara," ujar Chatib yang kini menjabat menteri keuangan.
Baca Juga :
Program Beasiswa Kuliah S1 di Jepang, Bebas Biaya dan Dapat Uang Saku Rp12 Juta Perbulan
Chatib menuturkan, awalnya BKPM pada tahun ini berencana membuka empat kantor cabang investasi di luar negeri, yaitu di Frankfrut (Jerman), Beijing (China), Mumbai (India), dan Seoul (Korea Selatan).
Selain karena pemotongan anggaran, dia menambahkan, tertundanya pembukaan kantor cabang tersebut karena masih harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Yang sudah disetujui oleh Kementerian PAN-RB itu baru di Korsel, sisanya 2014," tambah Chatib.
Saat ini, menurut Chatib, Indonesia memiliki tujuh kantor cabang di luar negeri, antara lain di Singapura, Tokyo, London, dan Abu Dhabi.
Dia mengatakan, dengan tertundanya pembukaan kantor cabang tersebut, diperkirakan berpengaruh dalam pencapaian target yang ditetapkan.
"Pemotongan tersebut atau 7,5 persen, menjadi kendala utama sulitnya pencapaian target yang ditetapkan, karena berkurangnya volume kegiatan dalam satuan kerja," tutur Chatib.
Hingga saat ini, Chatib mengungkapkan, penyerapan anggaran BKPM baru mencapai 20,6 persen dari total pagu anggaran 2013 sebesar Rp705 miliar. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain karena pemotongan anggaran, dia menambahkan, tertundanya pembukaan kantor cabang tersebut karena masih harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
