Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews
- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian menggunakan kebijakan yang spekulatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, dalam keterangan tertulisnya, Senin 15 Juli 2013, menjelaskan bahwa kenyataan ini terlihat dari harga pangan yang tetap tinggi serta kebutuhan pangan nasional tidak seimbang dengan suplainya. "Suplai kecil, demand -nya banyak. Sehingga rentan dengan aksi spekulatif," ujar Natsir.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, dalam keterangan tertulisnya, Senin 15 Juli 2013, menjelaskan bahwa kenyataan ini terlihat dari harga pangan yang tetap tinggi serta kebutuhan pangan nasional tidak seimbang dengan suplainya. "Suplai kecil, demand -nya banyak. Sehingga rentan dengan aksi spekulatif," ujar Natsir.
Menurut Natsir, persoalan yang paling mendasar seperti persoalan produksi, distribusi, dan perdagangan masih tidak bisa ditangani dan diatur dengan baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Padahal seharusnya kedua instansi itu sudah tahu persoalan ini merupakan persoalan dasar.
Masalah itu, menurutnya selalu berkutat pada komoditas gula, daging sapi, daging ayam, bawang putih, kedelai, cabe, produk holtikultura. Namun, pemerintah masih saja mengeluarkan kebijakan spekulatif seingga harga tetap tinggi dan pangannya langka.
Menurut, Natsir kedua menteri itu tidak memahami politik pangan suatu negara yang begitu penting. Ditambah lagi manajemen logistik pangan negara ini tidak berpihak kepada rakyat, sehingga kebijakan pangan nasional masih saja carut marut. "Wajar kalau presiden murka terhadap mereka atas kekacauan ini," kata Natsir.
Seharusnya, Natsir melanjutkan, DPR bisa memberikan sanksi kepada kedua Kementrian dengan mengurangi anggarannya, karena tidak bisa mengendalikan produksi-distribusi-perdagangan pangan nasional.
Akibatnya, ini amat berdampak kepada rakyat dengan menghadapi kurangnya pasokan, kelangkaan, dan harga kebutuhan tinggi.
Kebijakan pangan nasional ke depan, Natsir menambahkan, seyogyanya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang lebih tahu situasi plus-minus kebutuhan pangan di daerahnya.
Penanganan pangan ini, menurut Natsir, sudah terlalu sentralistik oleh kedua kementerian itu sehingga keluhan rakyat terhadap pangan ini membawa dampak buruk pada citra pemimpin tertinggi di negara ini.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Natsir, persoalan yang paling mendasar seperti persoalan produksi, distribusi, dan perdagangan masih tidak bisa ditangani dan diatur dengan baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Padahal seharusnya kedua instansi itu sudah tahu persoalan ini merupakan persoalan dasar.
