Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan pertama sejak lembaga keuangan independen tersebut mulai berjalan awal tahun ini. Peraturan OJK tersebut, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Baca Juga :
Syekh Abu Al Sebaa, Seorang Dermawan Penyedia Makan Gratis untuk Jemaah Umrah Meninggal Dunia
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, Selasa 30 Juli 2013, mengungkapkan bahwa POJK ditetapkan dengan Nomor 01/POJK.07/2013 dan ditandatangani pada 26 Juli 2013.
"Apa yang kami keluarkan akan menjadi payung hukum atas apa yang terjadi di industri keuangan," ujar Muliaman di kantornya.
Baca Juga :
340 Mayat Ditemukan di Rumah Sakit Gaza yang Hancur, PBB Menuntut Penyelidikan Independen
Dia mengungkapkan, dalam POJK ini mengandung tiga aspek utama yaitu pertama, peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan/atau layanan risiko pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).
Kedua, tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk atau layanan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan. Ketiga, prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan serta penyelesaian sengketa atas produk atau layanan PUJK.
Muliaman menuturkan, pihaknya memberikan waktu satu tahun untuk sektor jasa keuangan dalam mempersiapkan POJK ini. Dia pun menegaskan, peraturan ini berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan industri keuangan non bank lainnya.
"Dalam kurun waktu satu tahun tersebut, juga akan melengkapi peraturan-peraturan teknis pendukung aturan itu," tambahnya.
Sebelumnya, dalam keterangan tertulis OJK disebutkan, dalam menerapkan perlindungan konsumen dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam interaksi antara PUJK dan konsumen. Permasalahan itu antara lain, informasi yang asimetris, perlakuan yang tidak adil dan tidak etis, serta kualitas layanan yang rendah.
Selain itu, sering terdapat persoalan tentang tanggung jawab konsumen untuk pengkinian data guna proses pengenalan nasabah (know your customer) dari PUJK. Ada juga penggunaan data pribadi konsumen tanpa persetujuan, dan penanganan pengaduan yang kurang efektif. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kedua, tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk atau layanan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan. Ketiga, prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan serta penyelesaian sengketa atas produk atau layanan PUJK.
