Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu dekat akan mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia. Pembukaan kantor perwakilan itu sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian pendirian kantor perwakilan OECD di Indonesia oleh Menteri Keuangan Chatib Basri dan Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria di St. Petersburg, Rusia, 5 September 2013.
Dalam siaran pers yang dterima VIVAnews, Sabtu 7 September 2013, disebutkan bahwa pendirian kantor perwakilan OECD itu juga merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Framework of Cooperation Agreement (FCA) antara RI - OECD yang dilakukan Menteri Keuangan Indonesia dan Sekjend OECD pada 27 September 2012 lalu.
Wilayah kerjasama FCA sendiri mencakup di antaranya penelitan dan kajian di bidang kebijakan makro ekonomi, reformasi struktural, pertanian, pendidikan, investasi, perpajakan, edukasi keuangan, manajemen dana pensiun, anti-korupsi, pembangunan, dan persaingan usaha.
Diharapkan, dengan pendirian kantor cabang ini dapat memudahkan institusi-institusi publik dan penelitian di Indonesia dalam melakukan kolaborasi penelitian dan kajian kebijakan publik bersama dengan OECD.
Chatib berharap, kantor perwakilan yang dikehendaki dapat menjembatani arus komunikasi dan informasi yang berkualitas dan tepat sehingga kajian dan penelitian yang dihasilkan OECD relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan Indonesia sebagai negara utama di kawasan dan di lingkungan negara-negara berkembang.
Beberapa sektor yang menjadi prioritas Indonesia di antaranya adalah kebijakan dan model bisnis bagi terlaksananya kerja sama publik dan sektor swasta (public private partnership) di bidang infrastruktur, reformasi struktural bagi peningkatan daya saing ekonomi, dan keuangan inklusif.
Sementara itu, Gurria menyatakan, pendirian kantor perwakilan sebagai bentuk pengakuan OECD atas peningkatan peran dan ekonomi Indonesia di tingkat global dan regional, dan kantor perwakilan akan menjadi sentral kegiatan OECD di Asia Tenggara.
Dirinyapun mengapresiasi peningkatan kerja sama Indonesia dan OECD yang lebih intensif dibanding negara-negara key partner lainnya. Gurria juga menegaskan, kesiapan OECD dalam membantu pencapaian agenda prioritas Indonesia.
Setelah penandatangan ini, OECD berencana akan menerbitkan beberapa kajian, d iantaranya kajian atas ekonomi Indonesia 2014 (Economic Survey 2014), dan melibatkan secara aktif Indonesia dalam berbagai komite yang ada di OECD.
Antara lain Komite Kebijakan Keuangan (Committee of Finance Affairs) yang akan menghasilkan kebijakan global perpajakan internasional yang adil dan trasparan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Chatib berharap, kantor perwakilan yang dikehendaki dapat menjembatani arus komunikasi dan informasi yang berkualitas dan tepat sehingga kajian dan penelitian yang dihasilkan OECD relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan Indonesia sebagai negara utama di kawasan dan di lingkungan negara-negara berkembang.
