Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bekerja keras untuk mengawasi perbankan, terutama untuk bank yang berdampak sistemik. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya kejadian serupa seperti Bank Century (sekarang Bank Mutiara)
"Terkait dengan bank yang berdampak sistemik, OJK dan BI harus bekerja keras," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, saat konferensi pers "Serah Terima Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan," di Bank Indonesia, Jakarta, pada Selasa 31 Desember 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Terkait dengan bank yang berdampak sistemik, OJK dan BI harus bekerja keras," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, saat konferensi pers "Serah Terima Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan," di Bank Indonesia, Jakarta, pada Selasa 31 Desember 2013.
Muliaman menuturkan bank yang ditengarai bisa berdampak sistemik tersebut, memiliki kepentingan mikro, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keuangan.
"Perlu membangun pengawasan yang lebih baik. Salah satunya kami mengembangkan membangun pengawasan secara terintegrasi," imbuhnya.
Deputi Pengawasan Bank BI, Halim Alamsyah, mengatakan mereka akan bekerja sama untuk merancang pengawasan ini. Alasannya, bank berdampak sistemik ini memiliki risiko yang lebih besar.
BI sendiri secara resmi telah menyerahkan kewenangan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke OJK. Namun, kewenangan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) bagi bank yang mengalami masalah likuiditas tetap berada di bawah kewenangan BI.
Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, mengatakan BI akan menerima laporan pengawasan dari BI. Setelah setelah dikaji laporan itu, katanya, BI akan memutuskan apakah akan memberikan FPJP atau tidak.
“Pengawasan ada di OJK sedangkan FPJP akana ada di BI,” ujar Agus.
Jika BI memutuskan memberikan FPJP, kata dia, maka BI dan PJK secara bersama-sama akan menagih dan menjaga penggunaan dana tersebut.
“Kalau diberikan, kita sepakat akan bersama BI dan OJK upaya untuk menagih kembali dan menjaga penggunaan dilaksanakan dgn baik dan dikembalikan sesuai tujuan awal saat pemberoian FPJP itu,” kata Agus.
"Nanti keputusan untuk pengawasan bank sistemik diambil di Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)," ungkapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Muliaman menuturkan bank yang ditengarai bisa berdampak sistemik tersebut, memiliki kepentingan mikro, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keuangan.
