Sumber :
- twitter.com/tomyredas, twitter.com/TMCPoldaMetro
VIVAnews
- Selain subsidi BBM, kemacetan pun menjadi masalah yang tak terelakkan bagi para pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakannya pada Senin, 27 Januari 2014.
"Kadin melihat gejala yang kasat mata, yakni kemacetan pada skala nasional yang terjadi di mana-mana dan di berbagai bidang, seperti kemacetan di jalan, pelabuhan, penyebrangan, dan bandara. Keadaan ini merupakan hambatan yang paling besar bagi dunia usaha," kata Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto, di Menara Kadin, Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
OJK Reveals Tips to Manage Finance for Housewife
"Kadin melihat gejala yang kasat mata, yakni kemacetan pada skala nasional yang terjadi di mana-mana dan di berbagai bidang, seperti kemacetan di jalan, pelabuhan, penyebrangan, dan bandara. Keadaan ini merupakan hambatan yang paling besar bagi dunia usaha," kata Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto, di Menara Kadin, Jakarta.
Suryo mengatakan, seharusnya pemerintah bisa memperbaiki alokasi dana APBN untuk perbaikan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, dan sarana vital untuk kegiatan ekonomi. Masalahnya, kemacetan ini menyebabkan biaya produksi meningkat.
"Pengeluaran APBN untuk infrastruktur yang memadai, tidak dapat ditunda lagi karena kemacetan yang meluas ini sudah di luar batas normal," kata dia.
Selanjutnya, Suryo mencontohkan negara yang "sukses" mengatasi kemacetan di wilayahnya, misalnya Thailand yang berhasil mengatasi kemacetan di Bangkok.
Dulu, lanjut Suryo, Bangkok macet parah. Tapi, untungnya, Thailand bisa mengurainya dengan program pembangunan transportasi massal.
"Sudah banyak negara yang memiliki masalah yang sama, dapat mengatasi masalah seperti ini. Tapi, Indonesia belum juga berhasil mengatasi masalah infrastruktur ini. Kadin mengusulkan agar pemerintah mendatang benar-benar memberikan perhatian kepada pembangunan infrasturktur yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan masyarakat luas, antara lain, dengan menghapus subsidi BBM yang kurang berguna dan mengalokasikannya untuk infrastruktur," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Suryo mengatakan, seharusnya pemerintah bisa memperbaiki alokasi dana APBN untuk perbaikan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, dan sarana vital untuk kegiatan ekonomi. Masalahnya, kemacetan ini menyebabkan biaya produksi meningkat.
