Pemilu, Progres Blok Natuna Terhambat

VIVAnews - Kajian pengelolaan Blok Natuna D Alpha, Kepulauan Riau, diharapkan tetap berlanjut, kendati pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 segera berakhir.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pertambangan dan Energi ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, jika pemerintahan baru membentuk kajian ulang ini mencerminkan kepentingan golongan tertentu. 

"Semestinya tidak terjadi perubahan kebijakan," kata dia melalui sambungan telepon, Rabu 15 April 2009.

Namun, menurut dia, adanya Pemilihan Umum 2009 ini, membuat progres eksplorasi Blok Natuna terhambat. Pertamina tahun ini diperkirakan belum mampu menentukan rekanan yang akan menggarap Natuna. "Natuna sepertinya masih tetap mengambang sampai terbentuknya pemeritahan baru," katanya.

Dari hasil seleksi konsultan Pertamina, Wood Mackenzie, telah menentukan delapan perusahaan yang masuk dalam daftar rekanan Pertamina. Perusahaan-perusahaan itu adalah ExxonMobil (Amerika Serikat), Total (Perancis), Chevron (Amerika Serikat), Statoil (Norwegia), Shell (Belanda), ENI (Italia), CNPC (Cina) dan Petronas (Malaysia).

Blok Natuna D Alpha merupakan lapangan gas terbesar di dunia. Sejumlah perusahaan menyatakan minatnya karena kandungan gasnya sangat tinggi. Sayangnya, gas yang dikeluarkan Blok Natuna itu masih bercampur dengan gas karbon dioksida, sehingga Pertamina tak bisa mengembangkan blok itu sendiri.

4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa
Sidang Lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK

Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu

Kubu 01 dan 03 meminta izin ke MK agar bisa menghadirkan sejumlah menteri dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024