- REUTERS/Gary Cameron
VIVAnews - McDonald's Indonesia menyatakan tidak ada masalah dalam sistem penggajian karyawannya. Associate Director of Communications McDonald's Indonesia, Sutji Lantyka, Jumat 23 Mei 2014, menjelaskan bahwa karyawan gerai restoran ini tidak ada niatan untuk berunjuk rasa menuntut kenaikan upah sebagaimana yang dilakukan pekerja jaringan waralaba makanan cepat saji ini di Amerika Serikat.
"McDonald's Indonesia tidak ada yang seperti itu. Kami yang di Indonesia baik-baik saja. Sistem penggajian sudah comply dengan aturan pemerintah, sesuai level yang berlaku secara umum," ujar Sutji kepada VIVAnews.
Ia menambahkan, belum pernah ada aksi protes tentang gaji di McDonald's Indonesia. "Tidak pernah ada," kata dia.
Menurut Sutji, gaji para karyawan sudah di atas standar Upah Minimum Regional (UMR). Sistem ini telah berlaku di semua gerai McDonald's di Indonesia.
"Tidak ada perlakuan berbeda antara satu (gerai) dengan yang lain," kata dia.
Ia menambahkan, gerai McDonald's tersebar sekitar 161 gerai di seluruh Indonesia dengan jumlah karyawan sebanyak 8 ribu orang. "Termasuk kru yang melayani pembeli," kata dia.
Sebelumnya, para pemegang saham McDonald's pada Kamis kemarin menyetujui langkah menaikkan gaji eksekutif. CEO McDonald's Don Thompson mendapat kompensasi atas prestasi penjualan gerai waralaba makanan cepat saji ini yang totalnya mencapai US$9,5 juta pada 2013. Selengkapnya, baca: .
Namun, perusahaan makanan cepat saji asal Amerika Serikat, McDonald's, menutup kantor pusatnya di Oak Brook, negara bagian Illinois usai terjadi unjuk rasa besar-besaran. Keputusan itu diambil oleh pejabat McDonald's setelah berkonsultasi dengan polisi.
Dilansir dari kantor berita CNN, Rabu 21 Mei 2014, terdapat sekitar 1.500 pengunjuk rasa yang merupakan pegawai McDonald's dan pegawai restoran cepat saji lainnya, menuntut agar upah minimum mereka dinaikkan menjadi US$15 atau Rp173 ribu per jam. (Baca: ). (art)
Siswi SMA Negeri 2 Maumere Dilarang Ikut Ujian Gegara Nunggak Rp50 Ribu
Dian, siswi SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku tidak diperkenankan mengikuti ujian lantaran memiliki tunggakan uang sekolah
