- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Sektor perumahan harus menjadi program prioritas nyata bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang maju dalam Pemilihan Presiden 2014.
Siapa pun pasangan capres dan cawapres yang mengerti mengenai perumahan rakyat, berarti dia mengerti bagaimana menyejahterakan rakyatnya.
"Dan, pasti menjadi presiden mendatang," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, Rabu 28 Mei 2014.
Untuk itu, dia mengatakan bahwa IPW mengajukan beberapa usulan program nyata yang seharusnya diprioritaskan pemerintah ke depan. Di antaranya:
1. Segera bentuk bank tanah yang merupakan kumpulan tanah-tanah pemerintah yang dapat digunakan untuk penyediaan rumah rakyat. Tanah-tanah yang ada bisa berasal dari pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
Tanah-tanah tersebut, nantinya dapat dibangun hunian untuk rakyat. Eksekusi program memerlukan ketegasan dari presiden dan tidak bisa setingkat kementerian. Karenanya, siapa pun presidennya, bank tanah harus segera dibentuk.
2. Badan Pelaksana Perumahan yang diamanatkan UU No. 1 PKP Tahun 2011 hingga saat ini, setelah tiga tahun belum juga terealisasi. Badan ini nantinya sebagai lembaga yang mengurus bank tanah.
Sebenarnya, rencana ini dapat diemban oleh Perumnas. Namun, sangat disayangkan peran Perumnas sebagai BUMN menjadikannya dituntut profit, sehingga perumahan rakyat menjadi dikesampingkan. Perumnas masih bisa menjadi badan pelaksana tersebut, dengan asumsi bahwa Perumnas dikembalikan ke perannya ketika sebelum menjadi BUMN.
3. RUU Tapera yang belum disahkan sebaiknya baru ada ketika bank tanah dan badan pelaksana telah terbentuk. Sebelum Tapera disahkan, sebaiknya terlebih dahulu pemerintah membentuk Badan Pelaksana Perumahan, sehingga dana Tapera yang diperkirakan dapat terkumpul Rp25 triliun per bulan tidak menjadi dana bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Dana Tapera yang ada nantinya harus disalurkan oleh bank perumahan yang khusus menangani perumahan. Saat ini, hanya PT Bank Tabungan Negara Tbk yang dinilai siap untuk penyelenggaraan kebutuhan perumahan, karena berpengalaman menangani KPR rumah rakyat.
5. Anggaran perumahan seharusnya dinaikkan menjadi minimal lima persen dari APBN. Fokus atau tidaknya pemerintah dalam menyediakan rumah rakyat akan tergambar dari berapa besar anggaran yang disisihkan untuk perumahan.
Anggaran nantinya dapat digunakan untuk program subsidi yang ada. Tanpa ada anggaran, percuma saja angka-angka target yang direncanakan. (art)
Sosok Abu Shujaa, Komandan Perang Al Quds yang 'Bangkit' dari Kematian
Abu Shujaa pun dinyatakan telah tewas oleh Israel pada hari Jumat lalu. Namun, mengejutkannya, Abu Shujaa tiba-tiba 'bangkit dari kubur'.
