Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2014. Dari total PMN yang diajukan, sebesar Rp2 triliun diajukan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Namun, Wakil Ketua Badan Anggaran, Tamsil Linrung yang memimpin rapat Panitia Kerja Badan Anggaran membahas RAPBN-P 2014 mengatakan, pengajuan itu tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya. Sebab, belum dibahas di komisi terkait, sehingga pengajuannya pun tak bisa disepakati.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Namun, Wakil Ketua Badan Anggaran, Tamsil Linrung yang memimpin rapat Panitia Kerja Badan Anggaran membahas RAPBN-P 2014 mengatakan, pengajuan itu tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya. Sebab, belum dibahas di komisi terkait, sehingga pengajuannya pun tak bisa disepakati.
“Kalau penambahan karena perubahan kurs, kami setujui. Tapi kalau seperti proyek tol Trans Sumatera yang belum disepakati di komisi, kami tidak setujui,” kata Tamsil. Menurut dia, pemberian PMN itu dapat dibahas lebih lanjut di komisi terkait dan diajukan dalam RAPBN 2015.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Hadiyanto di Gedung DPR, Jumat, 13 Juni 2014 mengungkapkan, pembangunan Trans Sumatera dilakukan untuk mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Tujuannya, meningkatkan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi nasional dan menguatkan konektivitas nasional. “Proyek ini memang harus dimulai tahun ini. Karena itu dilakukan penambahan PMN,” ujarnya.
Trans Sumatera direncanakan pembangunannya hingga 2025, terdiri atas 23 ruas yang melewati sembilan provinsi sepanjang 2.628 km. Dengan rincian: koridor utama sepanjang 1.833 km dan koridor pendukung 770 km serta ruas Batu Ampar-Muka Kuning dan Bandara Hang Nadim sepanjang 25 km.
Selain untuk proyek Tol Sumatera, tambahan PMN itu juga dialokasikan untuk beberapa perusahan milik negara, yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset, PT PAL Indonesia, PT Geo Dipa Energi, BPUI, dan PT Krakatau Steel Tbk.
Sebagian dari penambahan PMN merupakan pengalokasian kembali atas anggaran APBN 2013 yang tidak terealisasi. Juga penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan tambahan anggaran untuk membayar kekurangan PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional tahun lalu. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Kalau penambahan karena perubahan kurs, kami setujui. Tapi kalau seperti proyek tol Trans Sumatera yang belum disepakati di komisi, kami tidak setujui,” kata Tamsil. Menurut dia, pemberian PMN itu dapat dibahas lebih lanjut di komisi terkait dan diajukan dalam RAPBN 2015.
