Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia mengatakan pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla agar tidak takut mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Menurutnya subsidi BBM membebani keuangan negara tak kurang dari Rp300triliun dalam APBN 2014.
"Dalam kondisi fiskal yang sangat terbatas, maka solusinya adalah menaikkan harga BBM. Namun kenaikan hingga mencapai harga keekonomisan BBM dapat dilakukan secara bertahap," kata Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Edy Suandi Hamid, kepada VIVAnews, Selasa 2 Agustus 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Dalam kondisi fiskal yang sangat terbatas, maka solusinya adalah menaikkan harga BBM. Namun kenaikan hingga mencapai harga keekonomisan BBM dapat dilakukan secara bertahap," kata Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Edy Suandi Hamid, kepada VIVAnews, Selasa 2 Agustus 2014.
Menurutnya beban subsidi BBM yang ada saat ini jika dialihkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, maka seluruh jalan-jalan yang ada mulai dari Sabang sampai Merauke akan sangat bagus dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Ketika ada jalan raya yang baik, pembuatan jalur rel ganda maka kerugian ekonomi masyarakat karena harus mengalami kemacetan bahkan kecelakaan karena jalan tak memenuhi syarat, dapat teratasi," ujarnya.
Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap ini menurut Edy akan berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan. Maka harus ada program dari pemerintah untuk mengantisipasinya. Misalnya dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai dan bantuan pendidikan bagi orang tidak mampu. Seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Memang jaring pengaman yang baik adalah sampai kepada individu masyarakat. Namun itu sulit tercapai jika tidak ada data kependudukan yang valid dan aparatur penyelenggara negara yang bersih," katanya.
Menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap menurut Edy tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena PLN juga pernah melakukan hal yang sama dengan menaikkan tarif dasar listrik secara bertahap.
"Ketika kebijakan kenaikan BBM bersubsidi ditempuh, maka pemerintah harus melakukan investigasi tentang harga keekonomisan BBM. Apakah harga yang berlaku saat ini memang benar-benar harga keekonomisan atau harga BBM terbilang mahal karena ada mafia migas yang bermain," ujarnya.
Edy mengatakan dengan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM dan nantinya tidak ada lagi BBM bersubsidi memang akan berdampak berat bagi masyarakat. Namun hal itu akan berguna untuk menghadirkan masa depan akan lebih baik.
"Saat ini kita akan terbebani dengan BBM namun anak cucu kita nantinya yang akan menikmatinya.Tak populer tak masalah namun pemimpin harus visioner jangan hanya pencitraan semata," katanya.
Halaman Selanjutnya
Menurutnya beban subsidi BBM yang ada saat ini jika dialihkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, maka seluruh jalan-jalan yang ada mulai dari Sabang sampai Merauke akan sangat bagus dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
