- Migrant Care
VIVAnews - Banyaknya sektor industri yang belum menyediakan Sertifikasi Standar Kompetensi (SSK), dianggap sebagai penyebab kualitas tenaga kerja Indonesia kalah jauh dibandingkan negara tetangga.
Apalagi, menurut Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Sumarna F. Abdurah, manjelang diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dengan tidak adanya standar kompetensi itu akan sulit bagi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing.
Ditegaskannya, Kamis 11 September 2014, setiap industri seharusnya bisa membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi.
"Kesiapan infrastruktur SDM kita menghadapi MEA, belum ada. Bisa dilihat per sektor. Dari jasa, SKK ini belum ada, lembaganya juga belum ada. Tapi, MEA sudah ditandatangani, padahal infrastruktur untuk mencetak tenaga kerjanya saja nggak ada," kata Sumarna, dalam rapat koordinasi bidang asosiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Balai Kartini, Jakarta.
Sumarna mengungkapkan, tenaga kerja Indonesia masih lebih unggul dibanding Filipina dan Vietnam. Namun, masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Maka, pemerintah telah membuat sistem dan regulasi.
"Untuk kerja yang terampil dan profesional, pemerintah telah membuatkan sistem dan regulasi. Mulai dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional. Tinggal bagaimana kita merealisasikannya," tuturnya.
Sumarna menjelaskan, setiap tenaga kerja nanti akan diarahkan agar kompeten. "Standar kompetensi diturunkan dari jenjang kualifikasi yang sudah dikeluarkan dalam Perpres No. 8 Tahun 2012. Maka, lulusan lembaga pendidikan harus mengikuti uji kompetensi. Mereka yang dapat itu, akan diberikan sertifikat kompetensi," ujarnya. (art)
PDIP Tak Mau Pusing Mikirin Jokowi dan Gibran yang 'Bakar' Rumahnya Sendiri
PDI Perjuangan tidak mau ambil pusing soal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka.
