Freeport Diminta Tanggung Biaya Pembangunan Infrastruktur

Menteri ESDM, Sudirman Said
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

VIVA.co.id - Pemerintah ingin agar pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan smelter atau pengolahan mineral mentah di Papua bisa ditanggung oleh PT Freeport, termasuk soal pembangunan pembangkit tenaga listrik.

Papua Bangun Kompleks Olahraga Mewah untuk PON 2020

Sebab, menurut Menteri ESDM Sudirman Said, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin agar sebagian anggaran otonomi khusus Papua yang digelontorkan pemerintah pusat senilai Rp35 triliun dialihkan ke pembangunan pembangkit listrik.

"Kami harus berusaha supaya dana yang tersedia rata-rata Rp10-15 triliun setahun. Tapi menurut hitung-hitungan, dana APBN yang dikirim ke Papua lebih dari itu. Apakah bisa seluruh kebutuhan pembangunan Papua kita dapatkan dari Freeport? Itu salah satu yang harus kita upayakan," kata Sudirman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Februari 2015.

Rampingkan Organisasi, Saham Induk Freeport Melonjak

Sementara, hingga saat ini, pemerintah belum menghitung biaya investasi jika Freeport membangun smelter di Papua atau di Gresik, Jawa Timur.

"Mereka tentu punya bujet, tapi belum ada studi kalau di Papua berapa di Gresik bagaimana. Itu yang harus kami bicarakan. Kami punya waktu enam bulan lamanya. Yang yang harus diyakinkan adalah manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia," ujar Sudirman.

Apa Kabar Divestasi Saham Freeport?

Jokowi berpesan kepada seluruh menterinya untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat Papua. Namun, kata Sudirman, tentu tidak semua kepentingan bisa diakomodasi.

"Pokoknya kita akan berusaha maksimal supaya semua pihak bisa diakomodasi kepentingannya. Tapi begini, kalau mau akomodasi semua pihak, tidak ada yg maksimal, nanti optimal level. Harus ada yang sedikit ngalah, sedikit ngasih. Optimal itu memerlukan kompromi. Saya dalam posisi harus menjaga kepentingan secara seimbang," ucap Sudirman.

Sebelumnya, ada wacana bahwa pembangunan smelter akan dilakukan di Gresik. Namun hal itu mendapat pertentangan dari DPR dan masyarakat Papua. Mereka meminta agar smelter tetap dibangun di Papua. Sayangnya, infrastruktur di Papua saat ini belum mendukung untuk pembangunan smelter.

Baca juga:

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya