BPK: Pemerintah Belum Kelola Aset dengan Optimal

Wakil Ketua Badan Permeriksa Keuangan (BPK), Sapto Amal Damandari.
Sumber :
  • Chandra G Asmara / VIVA.co.id
VIVA.co.id
Mengoptimalkan Aset Negara
- Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sapto Amal Damandari mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih menjumpai adanya permasalahan yang berulang dan belum terselesaikan pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Ahok Pantas 'Serang' Oknum BPK, ujar Ruhut
"Salah satunya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tidak dipergunakan atau idle," kata Sapto di kantornya, Jakarta, Rabu 1 Juli 2015.

BPK Tunggu Aksi Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Sumber Waras
Sapto mencontohkan, pengelolaan BMN khususnya berupa tanah dan bangunan. Hingga saat ini masih belum optimal, karena tidak diberlakukannya sanksi bagi pengguna barang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Tidak ada ketentuan untuk melakukan inventarisasi BMN. Perencanaan pengadaan BMN belum mempertimbangkan aspek terkait," tuturnya. 

Menurut dia, ketentuan untuk mengatur kewajiban menginventarisasi dan mengidentifikasi BMN idle perlu dievaluasi. Upaya itu agar sinkron dengan kebijakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

Dia berharap, pemerintah mampu memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. "Ini supaya perbaikan yang telah dilakukan terus berjalan secara berkesinambungan," kata dia.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya