Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Kementerian Perindustrian kembali mempertahankan tradisi tahunan dalam menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sejak tahun 2008.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
Artinya, tahun ini Kemenperin telah meraih ketujuh kalinya WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2014.
Baca Juga :
Menperin Desak Calya-Sigra 100 Persen Indonesia
Menteri Perindustrian, Saleh Husin, mengatakan pencapaian tersebut menjadi wujud komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan Kemenperin dengan didukung SDM berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin baik serta penjaminan mutu (quality assurance) yang dilakukan pengawas internal.
Saleh menjelaskan, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Oleh karena itu, Kemenperin bertekad meningkatkan akuntabilitas keuangan, pelayanan publik, dan inisiatif anti korupsi melalui berbagai langkah yang dilakukan secara berkesinambungan,” kata Saleh, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Kamis 9 Juli 2015.
Adapun, langkah-langkah yang telah dilakukan Kemenperin untuk mempertahankan predikat WTP, yakni dengan menerbitkan instruksi Menteri Perindustrian tentang Rencana Aksi mempertahankan opini WTP.
Dia mengungkapkan, rencana aksi tersebut, di antaranya membentuk tim untuk menginventarisasi dan memproses hibah atas barang milik negara (BMN) yang diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Saleh menegaskan, rencana aksi mempertahankan opini WTP merupakan panduan teknis operasional yang akan dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
Hal itu juga menjadi bentuk komitmen mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan seluruh staf di lingkungan Kemenperin.
Halaman Selanjutnya
Saleh menjelaskan, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.
