Sumber :
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id
- Kementerian BUMN mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran (TA) 2014. Bahkan, kementerian ini mendapatkan gelar tersebut kedelapan kalinya.
"Selamat untuk Kementerian BUMN (mendapatkan) WTP," kata Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Kosasih, dalam "Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Kementerian BUMN TA 2014 dan Pemeriksaan Sinergi BUMN" di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 13 Agustus 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Selamat untuk Kementerian BUMN (mendapatkan) WTP," kata Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Kosasih, dalam "Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Kementerian BUMN TA 2014 dan Pemeriksaan Sinergi BUMN" di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 13 Agustus 2015.
Achsanul mengatakan bahwa ada sekitar 11 ribu rekomendasi BPK terhadap Kementerian BUMN dan kementerian telah merespons rekomendasi tersebut dengan cepat. Menurut data BPK, ada 4.800 temuan dan 9.639 rekomendasi BPK terhadap Kementerian BUMN.
Lalu, pada posisi per Juni 2015, Kementerian BUMN telah menyelesaikan 7.219 rekomendasi, 1.304 yang belum sesuai rekomendasi, 887 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, dan 229 rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti.
"Saat ini, (rekomendasinya) tinggal 10 persen atau 887 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti," kata dia. Achsanul meminta agar 887 rekomendasi ini segera ditindaklanjuti.
"Ke depannya, kami berharap setiap ada rekomendasi dari kami, segera respons. Jangan terus dilupa-lupain, lalu akhirnya lupa," kata dia.
Sementara itu, Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan hasil pemeriksaan tersebut merupakan kerja sama yang terjalin baik dari Kementerian BUMN, BPK, dan sejumlah perusahaan pelat merah. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Achsanul mengatakan bahwa ada sekitar 11 ribu rekomendasi BPK terhadap Kementerian BUMN dan kementerian telah merespons rekomendasi tersebut dengan cepat. Menurut data BPK, ada 4.800 temuan dan 9.639 rekomendasi BPK terhadap Kementerian BUMN.
