VIVAnews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penandatanganan kesepakatan bilateral swap agreement (BSA) antara pemerintah Indonesia dengan Jepang senilai Rp 150 triliun akan dilakukan bulan ini.
“Mulai tahun ini kita akan mengintroduce bilateral swap ini," kata Sri Mulyani dalam Keterangan Pers Perkembangan Utang Negara di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu kemarin, 14 Juni 2009.
"Saya sudah meminta pada Dirjen Pengelolaan Utang untuk melakukan manajemen currency secara bijaksana, serta biaya dan risiko serendah-rendahnya.”
Menurut Sri Mulyani, dirinya sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Jepang untuk membicarakan lebih lanjut rencana bilateral swap tersebut yang berakhir pada persetujuan dari pemerintah Negeri Matahari Terbit itu. “Nanti kami akan umumkan bilateral swap sekitar Juni, yang sebetulnya sudah sering kami bocorkan dalam pertemuan ASEM plus 3,” ujarnya.
Selama ini, proporsi utang pemerintah yang berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Jepang relatif kecil dibandingkan dengan denominasi rupiah. Pada 2008, utang pemerintah dalam mata uang yen mencapai 20 persen, rupiah 47 persen, dolar Amerika 24 persen, sisanya dalam mata uang euro, poundsterling, dan mata uang lainnya.
Pemerintah Jepang merupakan kreditur terbesar terutama untuk pinjaman proyek pembangunan infrastruktur di Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, proyek energi di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta proyek pemerintah lainnya.
Rektor UNU Gorontalo Resmi Dilaporkan Polisi atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo, Amir Halid kini terus berlanjut dan belasan korbannya sudah melapor ke Polisi.
