- Chandra G Asmara / VIVA.co.id
VIVA.co.id - Kementerian Keuangan pada Minggu, 3 Januari 2016 telah merilis realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Tidak sinkronnya belanja dan penerimaan negara menjadi indikator yang paling disorot sepanjang tahun lalu.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengakui, keraguan publik terhadap realisasi APBN-P memang terjadi, seiring dengan optimisime tinggi yang ditetapkan pemerintah, terutama di penerimaan pajak. Namun, apa yang ditakutkan publik faktanya tidak terjadi.
"Banyak yang ragu mengenai realisasi APBN. Itu setiap hari bisa ditanya ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Darmin Nasution) dan Kementerian Keuangan (Bambang Brodjonegoro). Saya pagi, siang, tengah malam selalu cek itu. Dikontrol penerimaan seperti apa," ujar Jokowi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 4 Januari 2016.
Menurut Presdien, sejumlah kalangan memproyeksikan realisasi penerimaan negara secara keseluruhan hanya berada di angka 70 persen. Namun faktanya, penerimaan negara secara keseluruhan mampu berada di angka 84,7 persen pada penutupan akhir tahun.
"Bapak dan Ibu ragu realisasi bisa di bawah 80 persen. Penutupan akhir tahun kemarin, pendapatan negara itu 84,7 persen. Penerimaan pajak sampai 83 persen. Untuk nonpajak juga 93,8 persen. Artinya, apa yang ditakutkan tidak terjadi," kata Jokowi.
Disamping itu, serapan belanja sampai akhir tahun juga telah mencapai Rp1.810 triliun atau 91,2 persen dari pagu APBN-P 2015 sebesar Rp1.984,1 triliun. Meskipun penerimaan dan belanja meleset dari target, Presiden menegaskan bahwa angka tersebut bukan pencapaian yang mudah, karena adanya perlambatan ekonomi dunia.
"Jangan berfikir itu angka main-main. Penerimaan seperti itu dalam perlambatan ekonomi bukanlah sesuatu yang kecil."
(mus)
