Sumber :
- VIVA.co.id/Berton Siregar (Batam)
VIVA.co.id
- Pemerintah Singapura, beberapa waktu lalu melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dalam hal meningkatkan investasi di Indonesia di bidang pembangunan infrastruktur dan kawasan industri terpadu, seperti kawasan industri Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, mengatakan pemerintah berencana untuk memberikan kepastian baik itu dari iklim investasi di BBK, maupun kendala-kendala yang selama ini yang menghambat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Baca Juga :
Investor Optimistis, IHSG Lanjutkan Penguatan
"Rapat hari ini sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden Singapura. Masih diwarnai diskusi dan laporan terkait perkembangan otoritas Batam. Intinya, pemerintah akan memberikan kepastian, dan iklim lebih menarik di BBK," kata Franky usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 5 Januari 2016.
Menurutnya, selain memberikan kepastian, isu yang masih menjadi prioritas saat ini ialah bagaimana mengatasi dualisme antara pemerintah Batam, maupun otoritas terkait. Sebab, selama ini, faktor penghambat masuknya investor di Batam adalah, karena adanya dua otoritas memiliki kewenangan.
"Ketenagakerjaan, proses-proses dualisme pemerintah dan badan pengurus otoritas Batam. Masalah rencana tata ruang wilayah. Jadi, bagaimana menjadi lebih efektif saja. Singapura juga mengatakan, BBK salah satu tujuan investasi yang penting," kata dia.
Meski demikian, pemerintah sampai saat ini belum memiliki langkah konkret untuk mengakselerasi rencana tersebut. Namun, Franky memastikan, khusus di Batam, kondisi saat ini mulai membaik apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Belum sampai ke tahap itu. Boleh dikatakan, selama 2015 sudah mulai nampak. Pertama, unjuk rasa sudah mulai reda di Batam. Kondisi, dan perkembangannya juga sudah cukup baik," tutur dia. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, selain memberikan kepastian, isu yang masih menjadi prioritas saat ini ialah bagaimana mengatasi dualisme antara pemerintah Batam, maupun otoritas terkait. Sebab, selama ini, faktor penghambat masuknya investor di Batam adalah, karena adanya dua otoritas memiliki kewenangan.
