- NY Daily
VIVA.co.id - Pemerintah tengah mempertimbangkan merevisi Undang-Undang Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 yang melarang ekspor mineral mentah atau konsentrat. Dengan revisi ini ada peluang dibukanya kembali ekspor kosentrat.
"Relaksasi dimungkinkan apabila di undang-undang barunya membolehkan. Ini menjadi pokok pembahasan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 19 Februari 2016.
Sudirman mengatakan, bahwa relaksasi ekspor diperlukan saat ini mengingat banyak perusahaan tambang yang mengalami kesulitan di tengah anjloknya harga komoditas. Banyak perusahaan pertambangan tidak dapat memenuhi kewajibannya membangun smelter sebelum 2014.
"Begitu Peraturan Pemerintah dikeluarkan, harga (komoditas saat itu) ambruk. Waktu sudah terlambat. Kalau ini tidak direvisi, akan melanggar by design."
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, dibukanya keran ekspor untuk mineral mentah ini masih sebatas usulan-usulan yang berasal dari perusahaan-perusahaan tambang. Pihak Kementerian pun belum membahas masalah ini.
"Kami tidak bisa mengatakan (akan) dibuka, ditutup, atau dibuka sebagian karena belum dibahas," kata Bambang di tempat yang sama.
Sementara, Kepala Biro Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan, pemerintah tengah mengkaji teknis pemberian kelonggaran ekspor yang akan diberikan, misalnya kapan keran ekspor ditutup, dan kapan keran ekspor dibuka. "Jadi, lebih fleksibel. Sekarang, kan, (konsentrat) harus dimurnikan sebelun diekspor," kata Sujatmiko.
Lantas bagaimana dengan perusahaan tambang yang tengah membangun smelter? Sujatmiko mengatakan, bahwa mereka masih bisa menjual konsentrat. Tak hanya itu, mereka juga bisa menjual barang jadi dan setengah jadi (intermediate). "Tidak ada yang dirugikan."
(mus)
United Tractors Akan Produksi Tambang Emas
Saat ini gencar membangun infrastruktur di sekitar tambang.
