- U-Report
VIVA.co.id – Bank Indonesia memberikan sinyal untuk kembali melonggarkan kerangka kebijakan moneter dan makro yang di terapkan saat ini. Hal tersebut dilakukan, demi meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, sebagai salah satu upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan yang akan diperlonggar antara lain loan to value, atau financing to value yang diperuntukkan untuk uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Kemudian, loan to funding ratio, untuk meningkatkan rasio pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM). Ketiga hal itu, saat ini tengah masuk dalam tahap pendalaman oleh bank sentral.
Jika ketiga bauran kebijakan tersebut diperlonggar, tingkat daya beli masyarakat pun berpotensi semakin meningkat, dan ujung-ujungnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan.
Ketika itu terjadi, apakah likuiditas, atau kemampuan pembiayaan perbankan bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kredit masyarakat?
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Fauzi Ichsan mengungkapkan, likuiditas perbankan akan tetap tergantung dari akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi akan terdorong, jika daya beli meningkat atau adanya percepatan program pembangunan infrastruktur.
"Kebutuhan likuiditas akan tetap ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Memang juga tergantung dari permintaan kredit," kata Fauzi di Jakarta, Jumat 20 Mei 2016.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2016 tercatat hanya 4,92 persen, jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi pemerintah. Kurang terakselerasinya pertumbuhan kredit perbankan, karena lemahnya tingkat konsumsi masyarakat masih menjadi salah satu penyebab utama.
Melihat situasi itu, Fauzi masih meyakini kebutuhan likuiditas perbankan masih mencukupi, jika otoritas moneter memperlonggar kebijakan tersebut.
"Pertumbuhan kredit itu sekarang masih delapan persen. Kita lihat dari LDR (loan to deposit ratio)," ungkap dia. (asp)
