Ini Skenario Sudirman Said Serap APBN

Sudirman Said
Sumber :
  • Istimewa

VIVA.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menyadari kurang maksimalnya kinerja kementeriannya dalam menyerap dana APBN.

Reaktivasi Pabrik PIM-1 Bakal Tingkatkan Produksi Pupuk Indonesia

"Ketika saya pertama kali masuk ke sini ada suasana kurang baik untuk dibanggakan," kata Sudirman dalam sambutan di acara media briefing mengenai tata kelola terbaru (governance) sektor ESDM di gedung Heritage Kementerian ESDM Jakarta pada Senin, 20 Juni 2016.

Ia mengaku menyesalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terserap  hanya kisaran 50 persen. Kemudian, dia menilai sejauh ini proyek yang telah digarap pihaknya masih buruk dan tidak berfungsi dengan baik.

Harga Komoditas Dunia Meroket, Kargo Batu Bara Terdongkrak Naik

"Secara budaya juga kita tahu suasana pada waktu itu, seperti pungutan dan praktik korupsi menjadi suatu yang melekat. Waktu 20 bulan ada banyak  perubahan," kata Sudirman.

Tidak mau terbelenggu dengan catatan suram kinerja yang kurang maksimal. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan fokus pada beberapa sistem perubahan lebih baik.

Konflik Rusia ke Ukraina Dongkrak Harga Minyak RI

Ada tujuh sistem perubahan akan dilakukan. Pertama, kepemimpinan. Kedua, efisiensi perizinan terutama untuk kerja sama internasional. "Sebentar lagi solar akan masuk ke hulu. Sebentar lagi Irak akan terbuka dan Nigeria akan terbuka dan kita peroleh ini dari kerja sama dengan OPEC," ujarnya

Ketiga, rotasi yang dalam waktu dekat akan menambah 445 orang ke dalam eselon 3 dan 4 karena merupakan penggerak utama dalam rotasi. 

"Kita tidak pernah melakukan sebanyak ini sebelumnya. Tapi, selama ini tidak ada kendala karena dilakukan dengan dewan pertimbangan jabatan,"  tutur Sudirman. Keempat, pembersihan barang-barang yang tidak digunakan dan akan diserahgunakan kepada Pemda, dan penyidik PNS.

Kelima, subsidi. "Subsidi kita juga harus berani untuk mengambil langkah-langkah dan kini kita bisa menikmati hasil yang sustainable (berkelanjutan)," ujarnya. Dan, keenam adalah sistem pengendalian gratifikasi. Keenam, pengaktifan sistem pengaduan. Lalu, ketujuh, pengelolaan anggaran terpadu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya