VIVA.co.id – Pemerintah bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016, untuk segera dibahas di sidang paripurna hari ini, Selasa 28 Juni 2016.
Pantauan VIVA.co.id di ruang Banggar DPR, Senin malam, 27 Juni 2016, seluruh fraksi sepakat melanjutkan RAPBN-P ke tingkat II. Rapat yang berlangsung selama lima jam tersebut, menghasilkan beberapa catatan penting bagi pemerintah dalam menjaga postur kas keuangan negara.
Misalnya dari sisi fiskal, sektor penerimaan pajak yang sudah mencantumkan kebijakan tax amnesty diharapkan bisa teroptimalisasi dengan baik. Sinkronisasi kebijakan tax amnesty dengan revisi Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinilai mampu mengakselerasi implikasi dari penerapan kebijakan tersebut.
“Kami minta pemerintah bisa kerja keras, agar penerimaan pajak bisa optimal. Terobosan kebijakan pajak harus terus dilakukan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Rinto Subekti di gedung parlemen.
Selain itu, posisi defisit anggaran yang disepakati dalam postur RAPBN-P sebesar 2,35 persen terhadap produk domestik bruto atau senilai Rp296,7 triliun diharapkan mampu dijaga pemerintah agar tidak terlalu melebar. Berbagai upaya terobosan untuk merealisasikan harapan itu pun menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah.
“Kami mengharapkan pemerintah bersungguh-sungguh menjaga (defisit) agar tidak melebar, dengan cara menggenjot pajak dan insentif fiskal untuk menarik minat investasi masuk (melalui program tax amnesty),” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya Agung Wudiantoro.
Suntikan modal kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara, kualitas serapan belanja yang bisa terus ditingkatkan, percepatan pembangunan infrastruktur, juga menjadi catatan penting dari parlemen yang ditujukan kepada pemerintah.
Faktor Eksternal
Beberapa fraksi partai politik memiliki pandangan yang sama terkait ketidakpastian perekonomian global, seperti normalisasi kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat, fluktuasi harga minyak dunia, kondisi ekonomi China, hingga keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang dinilai berpotensi memengaruhi laju perekonomian domestik.
Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan Donny Munir mengatakan, tantangan-tantangan global harus menjadi sentimen yang tetap dicermati ke depan. Alasannya, implikasinya berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian nasional.
“Kami meyakini kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam RAPBN-P tetap bisa membantu perekonomian nasional dan tahun-tahun berikutnya,” kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, saat memberikan pandangan terakhir dari sisi pemerintah.
