- Rumahku.com
VIVA.co.id - Akan maraknya dana repatriasi program pengampunan pajak, atau tax amnesty masuk ke sektor riil, khususnya properti, dinilai masih membutuhkan dukungan dari kelengkapan dan kejelasan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengungkapkan, dukungan yang masih diperlukan tersebut adalah terkait aturan pembelian properti secara langsung dari dana repatriasi. Saat ini, pembelian properti harus masuk dahulu ke instrumen keuangan seperti deposito atau tabungan.
"Saat ini, pembelian properti secara langsung (dari repatriasi) belum jelas diperbolehkan, karena harus masuk ke instrumen keuangan. Kemudian, dilakukan back-to-back loan bila ingin beli properti. Bahkan, perbankan pun sudah mulai siapkan bulk-sale untuk aset-aset yang dilelang," jelas Ali, dilansir dari situs IPW, Rabu 10 Agustus 2016.
Untuk itu, melihat pentingnya posisi sektor properti saat ini dalam menampung dana repatriasi, Ali berharap, pemerintah dapat membuat aturan turunan untuk memperjelas dan mempermudah masuknya dana repatriasi ke sektor riil.
Selain itu, dalam aturan turunan tersebut, ia juga mengharapkan, mekanisme pembelian langsung properti dapat lebih fleksibel dan diatur jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), agar potensi pembelian pasar properti menjadi nyata dan semakin menarik.
"Karena, bila dengan sistem back-to-back loan diperkirakan minat investor akan berkurang dan tidak leluasa. Dengan stimulus pembelian properti secara langsung, dapat memberikan dampak lanjutan yang luar biasa bagi perekonomian," tegasnya. (asp)
Pentingnya Investasi Properti Sejak Muda, Ini Alasannya
Jika dimulai sejak muda, investasi properti bisa sangat menguntungkan.
