- ANTARA FOTO/Risky Andrianto
VIVA.co.id – Forum Komunikasi Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia (FK-PMI) mengaku keberatan dengan persyaratan pengampunan pajak atau tax amnesty yang menyulitkan pengusaha menengah dan kecil. Hal ini menyebabkan terjadinya keresahan pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap program unggulan Presiden Joko Widodo.
"Sebanyak 57 juta UMKM bakal resah karena persyaratannya karena bagi UMKM itu terlalu menyulitkan. Kami akan mendorong untuk membatalkan tax amnesty itu. PMK 118 itu menyulitkan, karena diterbitkan dalam tempo singkat," kata Ketua FK-PMI Arwan Simanjuntak dalam diskusi bertajuk Geger Tax Amnesty di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 3 September 2016.
Ia pun kemudian mendesak pemerintah untuk merombak total Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Pengampunan Pajak. Menurutnya dalam aturan itu persyaratan terlalu sulit sehingga malah justru menekan pelaku UMKM.
"Misalnya formulir persyaratan banyak banget. Cukup dua lembar saja, mari kita menganut kepada ‘ungkap tebus lega’, kemudian di pasal 8 itu di Undang-Undang tidak ada. Intinya banyak syarat yang menyulitkan, pertama perusahaan membayar pelunasan pajak, terus membayar pokok pencabutan atas sengketa," kata dia.
Ia mengatakan bahwa selama pemerintah bisa memudahkan persyaratan maka pelaku UMKM tentu akan mendukung pelaksanaan UU Tax Amnesty tersebut.
"Selama Aturan ini diperiksa dan saya pikir harus ditinjau kembali. Maka, tidak mungkin ini tidak dipenuhi oleh UMKM, sama aja kan, yang namanya UU itu kan kesamaan hak, saya melihat ada sekelompok, mengecilkan arti daripada UMKM. Dia menyebutkan UMKM itu sedikit Kontribusinya," tegas Arwan.
Pertanyakan Program Tax Amnesty, Mahfud MD: Enggak Jelas Hasilnya!
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mempertanyakan soal kejelasan program Tax Amnesty yang sempat diusung pemerintah.
