- Antara
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, akan mengejar perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi, Google yang beberapa waktu lalu menolak surat pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Kami akan terus (kejar). DJP akan mengenakan pasal yang ada,” jelas Menkeu, saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Jumat 16 September 2016.
Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, masalah perpajakan di bidang e-Commerce memang menjadi persoalan di berbagai negara. Pemimpin negara-negara, diungkap Ani, mayoritasnya mempertanyakan bagaimana cara untuk memungut pajak mereka.
Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut memang memiliki nilai tambah dari aktivitas bisnis yang mereka operasikan di bebagai belahan negara, Artinya, perusahaan-perusahaan tersebut memang sudah menjadi objek pajak, dan harus dipajaki oleh pemerintah.
“Banyaknya platform online ini menimbulkan persoalan yang sangat serius,” tegas Ani.
Dengan tetap mengacu pada payung hukum yang berlaku, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, otoritas pajak akan tetap mengejar objek pajak yang memang harus dipajaki. Sebab, ini memang sudah tertulis dalam Undang-undang Negara.
“Perundang-undangan kita sangat jelas. Akitivitas ekonomi yang dianggap sebagai objek pajak, dan siapa yang bisa menjadi subjek pajak, termasuk BUT (Badan Usaha Tetap). Kami akan lihat,” jelas dia. (asp)
Rizal Ramli Sebut Usulan soal Tax Amnesty II Sangat Konyol
Harusnya pemerintah buat planning manfaatkan perang dagang AS-China.
