Situasi Fiskal Tak Sehat, Belanja Negara Harus Berkualitas

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16

VIVA.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan piagam penghargaan kepada pemimpin lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota daerah terkait laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Defisit APBN Oktober 2021 Capai Rp548,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, di tengah situasi fiskal yang kurang baik, kebutuhan mengelola keuangan secara baik menjadi sangat penting. Menurutnya, pengelola keuangan tidak melulu mengejar opini WTP, tetapi harus dibarengi indikator pengelolaan yang akuntabel dan tanpa korupsi.

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagaimana lembaga dan pemerintahan daerah dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas yang efektif dan efisien.

Sri Mulyani Prediksi Dua Hal ini Buat Defisit APBN 2022 Lebih Rendah

"Pada akhirnya, kita bisa mendapatkan kepercayaan publik melalui laporan keuangan daerah dan pusat yang baik. Ini mencerminkan keseluruhan,"ujar Sri di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Selasa 20 September 2016.

Dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, Sri mengimbau, agar pemerintah mulai menerapkan sistem standar akuntasi berbasis aktual terhadap laporan keuangan. Meskipun, ia mengaku sempat khawatir dengan perubahan sistem ini yang dapat memengaruhi opini laporan.

Defisit APBN per Oktober 2021 Turun Jadi 3,29 Persen

"Saya berharap, gubernur dan lainnya memiliki laporan WTP, meskipun sistem sudah berubah. Saya juga bangga ada beberapa entitas yang sudah menerapkan sistem ini dan tetap bertahan dengan opini WTP," tuturnya. (asp)

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Ada Proyek Ibu Kota Baru, Sri Mulyani Jaga Defisit APBN Sesuai Target

Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN maksimum 3 persen mulai tahun 2023 akan diupayakan tetap terjaga.

img_title
VIVA.co.id
18 Januari 2022