- VIVANews/ Tri Saputro
VIVA.co.id – Departemen keuangan Amerika Serikat (US Treasury) menyatakan dukungannya dalam upaya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meningkatkan kebijakan pajak, keberhasilan dan administrasi sistem pajak, meningkatkan lingkungan bagi usaha domestik dan asing, memperluas infrastruktur publik dan swasta, dan memperdalam pasar keuangan.
"AS dan Indonesia memiliki hubungan yang kuat berdasarkan prinsip bersama demokrasi, good governance, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif," jelas Sekretaris Departemen Keuangan AS, Jacob J. Lew, dikutip dari laman resmi kemenkeu.go.id, Jumat 7 Oktober 2016.
Dukungan tersebut dicerminkan dengan mengembangkan kerja sama dengan Kemenkeu di lima bidang. Pertama, dalam hal reformasi pajak, di mana U.S. Treasury akan berbagi praktik terbaik dan pembelajaran dari sistem pajak federal AS.
Kedua instansi bekerja sama untuk mendukung pengembangan dan regulasi sektor keuangan Indonesia. Ketiga, meluncurkan kerja sama bantuan teknis, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menganalisis dan memprioritaskan proyek bersama dalam membangun infrastruktur yang berkualitas.
Keempat, penyediaan bantuan teknis tambahan awal tahun depan, untuk mendukung perbendaharaan dan reformasi manajemen kas. Sementara yang terakhir, Departemen Keuangan AS akan menyelenggarakan dialog kebijakan tentang ekonomi makro dan keuangan secara reguler.
Segala bentuk kerja sama itu dilakukan agar AS dan Indonesia dapat saling memahami kondisi makro ekonomi dan keuangan masing-masing. Kemudian, mendukung tujuan bersama dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabil, dan inklusif, dan mengkoordinasikan inisiatif bilateral dan multilateral tambahan.
Sebagai informasi, poin-poin dukungan ini merupakan pernyataan bersama Menkeu Sri dan Jacob, selepas acara Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Washington, D.C. Amerika Serikat.
"U.S. Treasury dan Kemenkeu berharap untuk memperkuat hubungan, dalam semangat Kemitraan Strategis ditempa oleh Presiden Obama dan Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2015,” jelas Jacob.
