- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menekan waktu bongkar muat, atau dwelling time menjadi 2,5 hari. Bahkan, Jokowi tidak segan-segan mencopot jabatan penyelenggara negara terkait, apabila waktunya tidak bisa ditekan dari posisi saat ini.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan, pemerintah bersama para pemangku kepentingan (stakeholder), terkait tengah mengevaluasi sejumlah hambatan yang menyebabkan proses dwelling time di pelabuhan lambat.
“Kami minta kepada stakeholder pemberi izin mengevaluasi apa yang sedang dilakukan. Itu akan mempercepat waktu dwelling time,” jelas Budi, Selasa 11 Oktober 2016.
Presiden, ditegaskan Budi, meminta agar proses waktu bongkar muat bisa ditekan hingga di bawah tiga hari. Apabila dibandingkan dengan negara seperti Singapura, dwelling time di pelabuhan Indonesia masih relatif lama. Dwelling time di pelabuhan Singapura hanya berkisar dua hari.
Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu mengklaim, proses waktu bongkar muat di sejumlah pelabuhan di Surabaya dan Medan sudah bisa ditekan menjadi empat hari. Budi optimistis, akhir tahun ini waktu bongkar muat sudah sesuai keinginan Presiden.
“Saya kira, November dan Desember (keinginan Presiden) sudah bisa terjadi. Medan dan Surabaya (dwelling time) sudah empat hari. (Tanjung Priok) juga (akhir tahun bisa dibawah tiga hari),” katanya.
Sebagai informasi, sebelumnya para menteri Kabinet Kerja bersama pemangku kepentingan terkait menyepakati proses bongkar muat di pelabuhan Jakarta bisa ditekan hingga 2,5 hari. Banyaknya pemangku yang terlibat dalam proses tersebut, memang menjadi kendala utama selama ini. (asp)
Pangkas Waktu Sandar Kapal dan Kargo, Luhut Bakal Berantas Mafia Pelabuhan
Target pertama Luhut di pelabuhan, seluruh stakeholder di kawasan pelabuhan harus dapat meningkatkan kecepatan layanan pelabuhan dan juga manfaatkan teknologi pelabuhan.
