- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menargetkan untuk menurunkan harga gas menjadi US$6 per MMBTU pada tahun 2017 mendatang. Namun, harga untuk industri hingga saat ini masih terbilang mahal.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IGN Wiratmaja Puja mengakui sulit untuk menurunkan harga gas. Untuk itu, saat ini pemerintah akan memprioritaskan terlebih dahulu beberapa industri yang dinilai sangat butuh harga gas yang murah.
"Harga gas ini cukup kompleks, kita lihat case by case mana yang bisa didahulukan, misalnya pupuk. Pupuk, petrokimia kita prioritaskan duluan, karena sangat butuh," kata Wirat di kantor Kementerian ESDM, Senin 17 Oktober 2016.
Sementara itu, untuk sektor lainnya juga terus diupayakan pemerintah untuk menurunkan harga gas tersebut. Saat ini pemerintah terus menggodok strategi bagaimana menurunkan harga gas.
Di sektor kelistrikan sendiri, lanjut Wirat, harga sudah bisa diturunkan sejak dari hulunya secara langsung. Menurutnya hal ini karena adanya kesepakatan harga gas di hulu, contohnya untuk Kilang Tangguh dan kilang Bontang.
"Listrik kan sudah ada banyak kesepakatan. Misalnya dari Tangguh, Bontang, dan itu sudah bagus harganya. Masih tetap direview untuk yang ini, tapi yang gas pipa saja, yang LNG sudah cukup oke," katanya.
Harga Gas Murah Industri Bikin Pemasukan Negara Hilang Rp 15,70 Triliun
Sepanjang 2023 penerimaan negara yang hilang lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp 15,70 triliun, imbas kebijakan harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)
