VIVA.co.id – Pemerintah menggenjot program kedaulatan pangan dengan memfokuskan sektor pertanian di desa. Hal ini karena sebanyak 80 persen masyarakat pedesaan bekerja sebagai petani.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo mengatakan, potensi tersebut memungkinkan bagi desa untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
"Desa harus fokus. Program 'one village one product' (OVOP/satu desa satu produk) bisa menciptakan skala produksi sehingga sarana pascapanen bisa masuk," kata Eko, melalui keterangan tertulis, Selasa, 18 Oktober 2016.
Menurutnya, kemajuan negara akan memberikan dampak terhadap ketahanan pangan. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berperan sebagai penyalur pangan sehingga membuat harga pangan menjadi terkendali.
Di sisi lain, BUMDes juga bisa membentuk sarana pascapanen melalui bantuan pihak swasta. Eko menjanjikan bila pihak swasta masuk ke pascapanen, maka PPh (pajak penghasilan) mereka akan dikurangi 10-15 persen.
“Presiden Joko Widodo memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola ekonominya. Tahun ini, pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa sebesar Rp46,9 triliun, dan ini tiap tahun akan terus bertambah. Dana tersebut, salah satunya, adalah membentuk BUMDes,” ujarnya menjelaskan.
Desa memiliki potensi besar untuk menjadi desa mandiri. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan para kepala daerah. Mulai dari gubernur, wali kota/bupati hingga camat dan lurah.
"BUMDes yang ditangani BUMN geraknya cepat. Rencana ke depan, kami akan membentuk induk (holding) BUMDes dengan BUMN.”
Sebagai informasi, Kemendes memiliki wadah untuk perguruan tinggi, yaitu Forum Pertides (Perguruan Tinggi untuk Desa). Ada sekitar 40 ribu mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang masuk pedesaan.
(mus)
