- Tekmira.esdm.go.id
VIVA.co.id – Belum lama ini mantan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyebutkan tidak akan memberikan relaksasi ekspor mineral mentah untuk jenis nikel dan bauksit. Sebelumnya, Luhut menggulirkan rencana untuk merelaksasi ekspor mineral mentah dengan merevisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara, yang akan diterapkan mulai 2017. Hingga sekarang, aturan ini masih bergulir dengan tidak pasti.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai jika relaksasi tersebut direalisasikan, maka akan menimbulkan hal negatif di dalam negeri. "Utamanya, akan menghancurkan industri hilir mineral yang telah dan sedang dibangun," terang Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Parulian Hutapea di Kementerian Perindustrian Jakarta pada Rabu, 19 Oktober 2016.
BKPM mencatat saat ini, ada 22 proyek dengan nilai investasi US$2,5 miliar dan Rp1,4 triliun yang telah melakukan produksi, serta 151 proyek dengan nilai investasi US$8 miliar. Kemudian, Rp8,8 triliun dalam tahap awal merencanakan investasinya.
"Saya pikir ini kalau relaksasi kita berikan ya bubar ini. Akan hancurkan industri dalam negeri sampai Rp8,8 triliun itu tadi yang sedang dibangun," ungkapnya.
Padahal, semua proyek dan nilai investasi tersebut merupakan wujud upaya keras pemerintah yang telah dilakukan selama ini. "Investasi tersebut dilakukan karena adanya optimisme investor dalam konsistensi kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah (ore),"
Relaksasi ekspor mineral mentah (ore) di Indonesia akan menghancurkan rencana dan realisasi investasi yang telah masuk. "Relaksasi ekspor mineral akan menghancurkan kepercayaan investor yang telah dibangun," ujarnya.
Sehingga, ia mengharapkan pemerintah dapat mengambil sikap tegas dan konsisten untuk melaksanakan program hilirisasi, tidak mengekspor mineral mentah, tidak meneruskan tradisi dalam ketidakpastian kebijakan.
Menurutnya, upaya untuk meyakinkan investor dalam mengikuti program hilirisasi mineral tidak mudah dan butuh waktu lama. Sedangkan, untuk mendorong kepercayaan investor di masa datang akan sangat sulit dilakukan, "Karenanya, seharusnya pemerintah tidak meneruskan tradisi yang tidak konsisten dalam implementasi kebijakannya," ujarnya.
