- ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA.co.id – Hari ini 20 Oktober 2016, genap sudah dua tahun usia pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Berbagai upaya pun telah dilakukan, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya, dengan menggencarkan belanja pemerintah dalam membangun infrastruktur.
Ekonom PT Bank Pertama Josua Pardede saat berbincang dengan VIVA.co.id, mengungkapkan, sejumlah indikator perekonomian dalam negeri dalam dua tahun pemerintahan memang mengalami perbaikan. Namun, pembangunan infrastruktur tetap menjadi pekerjaan penting bagi kepala negara di sisa pemerintahan.
“Pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas, karena memiliki dampak jangka panjang,” jelas Josua, Kamis 20 Oktober 2016.
Menurut Josua, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, memang sudah ada perbaikan yang cukup terlihat. Misalnya, dari angka gini ratio dan pengangguran yang menurun, meski relatif melambat. Selain itu, laju inflasi yang hingga kini masih terkendali.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, juga telah mengalami perbaikan dibandingkan semester pertama tahun lalu. Semester pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke angka 5,04 persen, lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi semester pertama tahun lalu yang hanya sebesar 4,79 persen.
Namun sampai saat ini, masalah dalam pembangunan infrastruktur justru masih terlihat, terutama dalam hal pelaksanaan di lapangan. “Contohnya pembangunan waduk yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tetapi, sistem irigasi yang dikerjakan Kementerian Pertanian belum optimal. Ini aspek yang harus dicermati ke depan,” katanya.
Selain persoalan pelaksanaan, pendanaan untuk menggenjot pembangunan prioritas pun juga kembali digarisbawahi. Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, persoalan kekurangan penerimaan pajak (shortfall) masih tetap menghantui rancangan keuangan negara yang dirumuskan pemerintah.
Josua memandang, pemerintah perlu realistis dalam merumuskan postur belanja dan penerimaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah 2017. Sebab, semakin membesarnya shortfall tahun ini, menunjukkan bahwa ada kekhawatiran dari penerimaan pajak negara.
Jika hal ini masih ditemukan, maka tentu akan kembali berimbas terhadap pemangkasan anggaran. Penyesuaian tersebut pun dikhawatirkan, akan menunggu alokasi belanja pembangunan, yang juga menjadi salah satu prioritas Presiden untuk digenjot pada masa pemerintahannya.
“Proyek prioritas bisa tertunda. Penerimaan pajak tahun depan harus lebih masuk akal, karena pemerintah tidak bisa memastikan,” ungkap dia.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur, lanjut Josua, tentu akan memiliki implikasi jangka panjang. Dia mencontohkan, seperti pembangunan infrastruktur di wilayah Timur Indonesia. Selama ini, kawasan tersebut menjadi salah satu wilayah penyumbang inflasi terbesar.
“Kemarin indeks logistik kita juga rendah sekali. Pembangunan infrastruktur di wilayah Timur, agar konektivitasnya semakin baik,” tuturnya.
