- Antara/ Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di angka tujuh persen. Namun, hingga dua tahun masa kepemimpinannya, realisasi pertumbuhan ekonomi justru berada jauh dari target tersebut.
Lantas, bagaimana cara pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai tujuh persen?
"Pertumbuhan investasi minimal 10 persen. Ekspor meningkat tiga persen. Impor dua persen, ditambah belanja dan konsumsi, kita bisa tujuh persen," kata Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta dalam diskusi di Jakarta, Sabtu 22 Oktober 2016.
Dia menjelaskan, investasi memang menjadi indikator yang paling diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebab, sumbangan beberapa indikator dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi hingga saat ini belum optimal.
Misalnya, dari sisi ekspor impor yang tercatat masih tumbuh negatif. Selain itu, dari sisi konsumsi rumah tangga yang masih belum bisa dibilang menggembirakan, ditambah dengan kontribusi dari konsumsi pemerintah yang masih relatif rendah.
"Kita tidak bisa mengandalkan konsumsi, karena maksimal lima persen. Dari neraca perdagangan, kita ada kebijakan trade balance. Jadi, surplus terlalu besar dianggap tidak begitu baik," katanya.
Menurut Arif, meski sudah ada komitmen kuat dari pemerintah untuk menjaga iklim investasi demi meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun hal tersebut masih harus ditingkatkan ke depannya.
"Government expenditure (pengeluaran pemerintah) sangat terbatas. Sumbangannya terhadap PDB (produk domestik bruto) kurang dari 10 persen. Harus ada pertumbuhan investasi agar bisa tujuh persen," tutur dia. (asp)
