VIVA.co.id – Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dinilai berhasil melakukan reformasi di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Kendati demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh kabinet kerja Jokowi-JK.
Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha mengatakan, beberapa kebijakan masih perlu didorong untuk diimplementasikan secara optimal. Salah satu yang paling menonjol adalah program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).
"Sudah saatnya, pemerintah lebih serius dalam melakukan konversi, guna menekan importasi energi yang membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Aksi impor BBM malah membuka celah bagi para mafia migas untuk bermain di dalamnya," katanya seperti dikutip dari siaran persnya di Jakarta, Senin 24 Oktober 2016.
Menurutnya, pemerintah hingga kini belum fokus ke arah konversi tersebut, kendati sudah mempunyai peta jalannya. Lifting minyak bumi pun turun signifikan, menyusul belum ditemukannya cadangan baru yang potensial.
"Imbasnya, Indonesia bergantung terhadap minyak mentah dan produk BBM dari luar negeri. Jika Indonesia sudah beralih ke BBG, berarti kebutuhan minyak mentah berkurang jauh," ucap ketua bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup Partai Golkar ini.
Di sektor kelistrikan diutarakan Satya, pemerintah juga perlu memikirkan cara, agar proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt cepat diselesaikan. Menurutnya, kemajuan pelaksanaan program percepatan proyek pembangkit listrik ini masih minim.
"Di bidang EBT (energi baru dan terbarukan), saya menilai kerja pemerintah belum terlihat maksimal dan baru sekadar promosi. Pengembangan EBT tidak bisa ditunda lagi, karena akan memainkan peranan penting sebagai sumber energi pada masa depan," ucapnya.
Ditegaskannya, EBT harus mendapat subsidi, karena harga keekonomian akan sulit dicapai dengan harga energi fosil yang murah. (asp)
