- ANTARA FOTO/Basri Marzuki
VIVA.co.id – Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, dalam menyukseskan program satu juta rumah, pihaknya telah melakukan sejumlah hal, termasuk pemberian KPR (kredit pemilikan rumah) bersubsidi fluktuasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Namun, karena biasanya fasilitas tersebut sudah terkonsumsi habis pada tengah tahun, maka pihaknya juga memberikan insentif lain berupa pemberian sejumlah subsidi, bagi para konsumen peminat KPR tersebut.
"Maka diupayakan bantuan uang muka untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta subsidi untuk selisih bunga," kata Heri dalam sebuah diskusi di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Rabu 26 Oktober 2016.
Selain itu, Heri mengatakan jika pihaknya juga telah menggenjot sejumlah upaya untuk membuat mekanisme dalam hal perizinan pembangunan hunian menjadi lebih mudah. Seperti pengurangan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan juga paket kebijakan untuk mempercepat perizinan yang sudah akan difinalisasi.
Sebab, hal ini nyatanya juga ikut memengaruhi tingginya harga rumah, yang secara langsung akan berdampak pada konsumen. Tingginya harga rumah tentu saja memberatkan masyarakat dalam hal pembiayaan kepemilikan rumah.
"Nah, hal-hal (terkait perizinan) inilah yang ingin dipangkas agar bisa dipercepat, karena secara signifikan ikut berkontribusi dalam menyebabkan tingginya harga rumah," ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian PUPR kebutuhan perumahan hingga tahun 2025 diperkirakan lebih dari 30 juta unit. Adapun kekurangan rumah berdasarkan konsep 2014 sebanyak 7,6 juta unit.
Kebutuhan hunian setiap tahun diperkirakan bertambah sekitar 800 ribu unit. Realisasi program pembangunan sejuta rumah sudah mencapai 400 ribu unit pada tahun ini.
