- VIVAnews/ Tomy Kurniawan
VIVA.co.id – Kebijakan penerapan transaksi perbankan nontunai (less cash society) sebenarnya telah dimulai sejak 2006. Namun, Bank Indonesia baru secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014.
Saat ini, industri perbankan tengah gencar-gencarnya menggalakkan gerakan ini, tak terkecuali PT Bank DKI.
Sebagai bank pembangunan daerah (BPD), perseroan kini melayani sistem manajemen kas (cash management system/CMS) hingga ke tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi mengatakan, dengan menggunakan sistem ini, maka Pemprov DKI Jakarta dengan mudah dapat memantau aktivitas transaksi rekening yang berada di lima wilayah kotamadya dan satu kabupaten (Kepulauan Seribu).
Dengan begitu, pemprov secara real time dapat memantau penerimaan dan pengeluaran anggarannya. Per September 2016, sebanyak 770 SKPD dan UKPD telah menggunakan sistem CMS dari Bank DKI.
“Dengan menggunakan sistem CMS Bank DKI, data laporan keuangan akan lebih akurat. Selain itu, sistem ini dapat di-customized sehingga sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan dari nasabah,” ujar Kresno melalui keterangan persnya, Senin, 7 November 2016.
Ia juga menambahkan, sistem CMS Bank DKI juga memungkinkan untuk melakukan transaksi transfer sejumlah dana dari dan ke rekening Bank DKI.
Tak hanya itu, sistem ini dapat dilakukan dengan single (dari satu rekening ke satu rekening) atau kolektif (dari satu rekening ke maksimal 10 rekening sekaligus) serta transfer dana dari rekening Bank DKI ke rekening bank lain melalui mekanisme BI-RTGS dan SKN.
Kresno menambahkan, layanan lain yang disediakan oleh sistem CMS Bank DKI adalah payroll, liquidity management dan virtual account.
(mus)
