VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto meminta, pemerintah daerah yang memiliki warga sebagai nelayan untuk segera melakukan validasi data jumlah nelayan yang ada. Agar bisa segera diikutsertakan dalam program asuransi nelayan.
"Mengapa para nelayan belum semua menerima asuransi yang dana preminya ditanggung pemerintah disebabkan validasi dari pemerintah daerah yang belum tuntas," katanya saat berkunjung ke Bantul, Yogyakarta, Selasa 8 November 2016.
Politisi Golkar ini menjelaskan, hingga saat ini nelayan yang telah menerima asuransi baru mencapai sekitar 60 ribu nelayan dari target sekitar 600 ribu nelayan di Indonesia.
"Artinya program asuransi itu baru dirasakan 10 persen nelayan yang ada di Indonesia," ujarnya menambahkan.
Asuransi bagi nelayan kata mantan istri Prabowo Subiyanto ini mendesak untuk direalisasikan, mengingat profesi sebagai nelayan sangat rawan terhadap musibah, dan mereka sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu.
"Tanpa peran aktif pemerintah daerah maka percepatan asuransi untuk nelayan ini sulit akan tercapai targetnya."
(mus)
OJK Cabut Izin Usaha Asuransi WanaArtha Life
Pencabutan izin dilakukan karena PT WanaArtha Life tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) yang ditetapkan OJK sesuai ketentuan yang berlaku
