- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo mengatakan, pihaknya akan meluncurkan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat, yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Bantul, Jawa Timur, pada 15 November mendatang.
Sri menjelaskan, program tersebut berisi sejumlah komponen kegiatan seperti penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, sanitasi berbasis masyarakat, tempat pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle), dan kota tanpa kumuh.
"Dalam komponen program kota tanpa kumuh, kita ingin mewujudkannya semaksimal mungkin, guna menyediakan permukiman layak huni," kata Sri dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Jumat 11 November 2016.
Sri menjelaskan, sejumlah faktor yang memicu timbulnya kekumuhan kota adalah karena kurangnya sarana dan prasarana dasar. Seperti misalnya jalan, drainase, tempat sampah, sanitasi, pengelolaan air limbah, dan tidak adanya layanan air minum di sebuah kawasan pemukiman.
"Kita ingin membenahi semuanya, jadi tidak hanya fokus pada infrastruktur yang besar-besar saja, tetapi juga yang kecil-kecil," ujarnya.
Dia juga menambahkan, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) itu diluncurkan bersamaan dengan dengan gerakan masyarakat hidup sehat, yang dilakukan secara serempak di sepuluh kota.
"Beberapa di antaranya seperti di Purbalingga, Surabaya, Madiun, Pare-Pare, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Bantul, dan lain sebagainya," ujarnya.
Diketahui, dalam program IBM ini juga terdapat kegiatan yang menjangkau masyarakat secara langsung, seperti misalnya penanganan lingkungan kumuh perkotaan, yakni neighborhood upgrading and shelter project phase 2, rehabilitasi dan konstruksi masyarakat dan permukiman berbasis komunitas, program percepatan peningkatan tata guna air, dan bantuan stimulan perumahan swadaya. (asp)
