- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil mengatakan, Indonesia mengalami krisis air. Di sejumlah daerah terancam kekurangan air.
Sofyan menyatakan, salah satu kendala dari upaya penyelamatan hutan, tanah, dan air, adalah masalah koordinasi antarlembaga terkait. Sebab, penanganan masalah kehutanan dan tata ruang yang ada saat ini terbagi kepada sejumlah lembaga yang berbeda.
"Hampir 70 persen kawasan Indonesia adalah hutan dan yang diatur BPN hanya 33 persen, 67 persen wewenang lainnya itu di luar BPN, seperti di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyata), dan terutama di Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan," kata Sofyan di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin 14 November 2016.
Karenanya, Sofyan menilai, perbaikan aspek tata kelola pemerintahan, merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama, demi menghadapi ancaman yang nyata di depan mata.
"Kenapa sekarang kita kekurangan air? Barangkali, karena governance (tata kelola)nya itu yang tidak, atau kurang tepat. Governance ini jadi sangat penting, karena ancaman kekurangan air itu sangat nyata. Bahkan, Jawa sudah terancam kekurangan air," ujarnya.
Perbaikan aspek tata kelola pemerintahan ini juga harus diikuti dengan pembuatan kebijakan-kebijakan yang selaras dan ideal, guna mencapai tujuan untuk menyelamatkan hutan dan menyediakan air bersih.
Selain itu, dibutuhkan penataan ulang di sisi pemerintahan, agar upaya tersebut juga bisa menciptakan insentif, pertumbuhan, dan keuntungan lainnya, seperti yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara lain di dunia.
Menurutnya, kunci permasalahan tersebut adalah bagaimana membuat kebijakan yang baik, mampu menciptakan insentif, pertumbuhan, dan sebagainya.
"Maka yang terpenting adalah bagaimana kita tata ulang governance, terkait penataan ruang tanah dan hutan ini, agar bisa menjadi penyedia air untuk kebutuhan masyarakat," ujarnya. (asp)
