- VIVA.co.id/Chandra G. Asmara
VIVA.co.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dalam upaya melibatkan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara pada program-program pembangunan sektor transportasi, akan disiapkan skema Public Private Partnership, atau kerja sama pemerintah dan swasta.
Disebutkan, untuk pengelolaan sektor udara dan laut, nantinya ada lima bandara dan 10 pelabuhan yang akan dikerja samakan dengan pihak swasta dan BUMN melalui PPP.
"Semua ada lima bandara. Jadi, BUMN mayoritas dan swasta minoritas. Pelabuhan ada 10. Kalau itu aset pemerintah, maka BUMN tetap mayoritas. Swasta dianjurkan membangun pelabuhan khusus, beli tanah sendiri, kembangkan sendiri," kata Bud di kantornya, Jakarta, Rabu 16 November 2016.
Ia menilai, dengan memberikan swasta kesempatan untuk ikut mengelola pelabuhan, atau bandara yang sudah eksis tersebut, hal itu merupakan bentuk insentif yang cukup besar bagi mereka.
"Karena, selama ini swasta tidak ada kesempatan untuk ikut mengelolanya. Selama ini, mereka harus bersaing dengan UPT (unit pengelola teknis) yang ada di pelabuhan sendiri," tuturnya.
Budi mengaku yakin, jika dalam hal kompetensi, para pihak swasta tersebut juga tidak kalah dengan BUMN, atau bahkan perusahaan asing. "Asosiasi swasta sangat aktual. Lihat saja, bagaimana Kualatanjung akan dikembangkan," ujarnya.
Karenanya, untuk mewujudkan kerja sama tersebut, Kemenhub telah membentuk sebuah tim yang juga akan melibatkan pihak-pihak kompeten di bidangnya.
"Agar, bagaimana satu perencanaan dan perkembangan, bisa sesuai dengan pekerjaan, atau badan usaha yang profesional. Sehingga, usaha yang dibentuk bisa memberikan manfaat bagi sektor transportasi," ujarnya.
Diketahui, kelima bandara yang akan dikerja samakan melalui skema PPP adalah Bandara Samarinda Baru (Samarinda), Bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan), Bandara Kalimarau (Berau), Bandara Radin Inten II (Lampung), serta Bandara Juwata (Tarakan).
Sementara itu, 10 pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Gunung Sitoli (Sumut), Pelabuhan Sintete (Kalbar), Pelabuhan Sumbawa (NTT), Pelabuhan Lombok Barat (NTB), Pelabuhan Bima (NTB), Pelabuhan Bungkutoko (Sultra), Pelabuhan Sorong (Papua), Pelabuhan Bitung (Sulut), Pelabuhan Manokwari (Papua Barat), dan Pelabuhan Marauke (Papua).
(asp)
