- Reuters/Iqro Rinaldi
VIVA.co.id – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang mencakup evaluasi kuartal III 2016 menetapkan BI 7 Day Reverse Repo Rate dipertahankan di level 4,75 persen. Hal tersebut menimbang adanya kehati-hatian Bank Indonesia usai pemilihan presiden Amerika Serikat yang memutuskan kemenangan Donald Trump.
"Dari Hasil RDG (Rapat Dewan Gubernur) selama dua hari ini, pada 16-17 November 2016, BI (Bank Indonesia) memutuskan mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate di level 4,75 persen," kata Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo di Kantornya, Kamis 17 November 2016.
Ia mengatakan, kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu indikator BI mengambil keputusan tersebut. Selain itu, ia melihat ekonomi dalam negeri yang stabil dapat mengimbangi ketidakpastian ekonomi global.
"Untuk menjaga stimulus berjalan dengan baik dan berjalan dengan berkelanjutan, BI 7 Day Reverse Repo Rate 4,75 persen ini merespons ketidakpastian Internasional dengan kepastian domestik," kata mantan Menteri Keuangan ini.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik pada kuartal IV 2016 yang diperkirakan tumbuh terbatas konsolidatif di kisaran lima persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diyakini akan dapat dipertajam di kisaran lima sampai 5,4 persen.
"Karena kuartal III 2016 ini kita mencatat surplus, ditopang menurunnya defisit transaksi berjalan. Surplus neraca pembayaran Indonesia akhir kuartal III tercatat US$5,7 miliar, atau surplus dibanding bulan sebelumnya, US$2,2 miliar," kata dia.
Agus menjelaskan, Bank Indonesia ke depan akan tetap melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar di tengah stabilitas makro ekonomi nasional yang dapat menciptakan inflasi yang rendah.
"BI memandang kebijakan moneter, dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang baik," ucapnya.
Ditambahkannya, bahwa kebijakan pemimpin AS untuk melakukan intervensi kebijakan perdagangan luar negeri perlu diwaspadai. Seperti, negosiasi ulang North American Free Trade Agreement (Nafta) yang sudah mulai dilakukan.
"Selain meminta untuk melakukan negosiasi ulang Nafta, juga ada kebijakan proteksi yang lain, yang sifatnya melakukan intervensi. Jika ada intervensi ini yang perlu kita waspadai," kata dia.
