Wika Berharap Jokowi Turun Tangan di Proyek KA Cepat

Groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, beberapa waktu silam.
Sumber :
  • ANTARA/Hafidz Mubarak A

VIVA.co.id – Proses pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belum sepenuhnya rampung. Sejak diresmikan pada Januari lalu, pembebasan lahan untuk pembangunan konstruksi baru mencapai 82 persen sampai saat ini. 

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Gorontalo Senilai Rp437 Miliar

Direktur Utama PT Wijaya Karya, Bintang Perbowo, meyakini, proses pembangunan yang dilakukan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia dengan China itu bisa rampung tepat waktu. Proyek ini ditargetkan bisa beroperasi pada 2019 mendatang.

"Kami yakin, karena sudah lengkap. Tanah sudah 85 persen. Desember bisa 100 persen dikuasai," kata Bintang, saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 24 November 2016.

Kemenhub Tambah Kapal di Rute Panjang-Ciwandan Demi Urai Arus Balik Mudik, Catat Jadwalnya!

Sebagai kontraktor pengerjaan proyek tersebut, Bintang pun memaparkan apa saja perkembangan yang sudah dicapai jelang akhir tahun. Bintang mengatakan, proses konstruksi akan terus dipercepat para pemangku kepentingan terkait, guna mengejar target.

"Kami bikin pabrik precast beton di sepanjang rel. Alat berat dibuat, karena yang namanya girder box panjangnya 30 meter, berat 950 ton. Tidak mungkin bawa 950 ton dengan truk di jalan raya," tuturnya.

Sopir Bus Dianjurkan Tak Berkendara Lebih dari 4 Jam saat Antar Pemudik

Bintang optimistis, pembangunan proyek yang menghabiskan dana hingga US$5,57 miliar ini bisa rampung. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah menyatakan untuk ikut serta meninjau langsung lahan pembangunan yang masih bermasalah.

"Telah diputuskan akan diberikan (lahan). Presiden akan lihat lokasi, lihat ring berapa yang akan diberikan," ujarnya.

Sebagai informasi, Kepala Negara berencana meninjau langsung hambatan lahan dari pembangunan proyek tersebut. Sampai saat ini, lahan di wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta yang menjadi kewenangan TNI Angkatan Udara belum dapat dibebaskan.

Maka dari itu, Presiden berencana meninjau langsung lokasi tersebut. Namun, apabila nantinya lahan tersebut tidak dapat dipergunakan, maka pemerintah akan mencari alternatif lain.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya