- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sejak 8 November sampai dengan 25 November 2016 mengalami depresiasi sebesar 3,67 persen. Meski begitu, rupiah sepanjang tahun ini masih terapresiasi 1,63 persen.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, terdepresiasinya rupiah dalam dua minggu terakhir murni karena hasil dari pemilihan presiden Amerika Serikat.
Sejak periode 8 November sampai 25 November 2016, tercatat hanya mata uang AS, Thailand dan Eropa yang mengalami apresiasi. Sedangkan depresiasi terdalam, dialami oleh Turki dengan presentase minus 9,45 persen, Jepang minus 7,74 persen, dan Brazil minus 7,20 persen.
“Kondisi ini tidak hanya soal dua minggu terakhir, tapi juga domestiknya. Brazil situasi ekonomi dan politiknya sudah bercampur. Amblas sampai tujuh persen,” ungkap Suahasil, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 26 November 2016.
Meskipun pergerakan mata uang Garuda sedikit mengalami volatilitas, sejak awal tahun sampai 25 November 2016, rupiah masih terapresiasi sebesar 1,63 persen. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju maupun berkembang yang lain, capaian ini cukup menggembirakan
Misalnya, seperti Turki yang terdepresiasi sangat dalam yakni minus 18,41 persen, Eropa minus 18,33 persen, China minus 6,48 peren, Filipina minus 6,33 persen, serta Malaysia dan India yang masing-masing terdepresiasi minus 4,03 persen dan minus 3,36 persen.
“Tapi ini akan terus berubah setiap saat. Ini akan tetap kami perhatikan ke depan,” katanya.
Lantas, bagaimana perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan?
Suahasil mengatakan, pasar saham domestik menjadi salah satu pasar yang terpukul dalam dua minggu terakhir, setelah Donald Trump terpilih sebagai pemimpin AS. Pasar saham domestik sejak 8 November sampai 25 November 2016 tercatat minus 6,5 persen.
Meski begitu, secara year to date sejak awal tahun sampai 25 November 2016, kinerja pasar saham tercatat masih positif, karena mampu tumbuh 11,3 persen. Suahasil menegaskan, ini pun akan menjadi perhatian khusus pemerintah ke depan.
“Jadi kita tidak boleh over reacting terhadap global. Kita harus tetap melihat jangka menengah dan jangka panjang,” ujarnya.
