- VIVa.co.id/Shintaloka Sicca
VIVA.co.id – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menantang pemerintah untuk bongkar praktik kartel yang ada di struktur distrisbusi pangan dari berbagai komoditas pangan, khususnya bahan pokok pangan, seperti cabai dan daging.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, ada dugaan kuat sampai saat ini harga cabai dan daging masih melonjak, lantaran ada pemain kartel di dalamnya, yang memiliki kepentingan kuat dalam tata niaga pangan dalam negeri
"Sampai detik ini, ada dugaan kuat adanya kartelisasi bahan pangan, termasuk di cabai, daging. Teman KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan perdagangan harusnya bisa membongkar tata niaga yang tidak beres seperti adanya kartel," kata Tulus, seusai acara talkshow ‘Menyoal Tingkat Keamanan pada Buah’ di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Senin 5 Desember 2016.
Lalu, ia mencontohkan, komoditas cabai yang dinyatakan pemerintah ada pasokannya, tidak ada kelangkaan pada selama tiga bulan terakhir ini. Namun, di pasaran, harga dapat melonjak hingga kisaran Rp60 ribu ke atas. Menurutnya, itu tidak masuk akal. Bahkan, alasan cuaca baginya tidak cukup untuk menjawab naiknya harga cabai.
"Kalau cuaca kan baru-baru ini. Kalau harga naik kan sudah lama. Tidak ada banjir. Jadi, dugaan kuat kita adanya kartel di tata niaga. Khususnya di pengusaha besar. Ada kepentingan ekonomi politik di dalam kartel itu yang melibatkan pemain besar, bisa jadi ada di Kemendag (Kementerian Perdagangan) atau di kementerian lainnya. Sehingga, mereka takut membongkar itu," ujarnya.
Jika hal itu tidak benar, Tulus meminta pemerintah dan segenap jajaran kementerian/lembaga harus berani bongkar praktik kartel yang merongrong di setiap komoditas pasar yang ada. Jika tidak benar demikian, menurutnya pemerintah harus benari ambil sikap tegas pemberantasan kartel.
"Ada persoalan rantai pangan yang sampai saat ini, pemerintah Joko Widodo belum bisa bongkar itu, yaitu dugaan kartel," ujarnya. (asp)
PB KAMI Laporkan Dugaan Oknum Pejabat yang Terima Suap Pengusaha Oli dan Sparepart Palsu
Oli palsu tersebut merugikan produsen oli asli dan merugikan para konsumen pemilik kendaraan bermotor. Sultoni, mendesak agar Kemendag segera melakukan pemeriksaan kembal
