- Chandra G Asmara / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memberikan wejangan kepada para kepala daerah, agar bisa memaksimalkan pembangunan di daerahnya masing-masing.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditegaskannya, tidak bisa sepenuhnya diandalkan untuk pembangunan.
Darmin dalam acara pertemuan dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia di kantor Kementerian Keuangan mengatakan, pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan peran swasta untuk mendukung pembangunan.
"Pada akhirnya, yang paling menguntungkan, bagaimana bapak-ibu berfungsi sebagai kepala daerah yang mendorong jalannya ekonomi, mengundang investasi, mengombinasikan, memilih apa yang seyogyanya dikerjakan Pemda (Pemerintah Daerah) dan swasta," ujar Darmin kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu 7 Desember 2016.
Dia pun mengimbau kepada para kepala daerah ini untuk tidak paksakan penggunaan APBD terhadap proyek yang sebenarnya dapat menarik keterlibatan swasta. Untuk menarik minat swasta, insentif fiskal bisa diberikan. Misalnya, membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Akan keren sekali, kalau ada daerah yang berani katakan, kalau investasi di bidang ini masuk, paling tidak Rp1-3 triliun, kami bebaskan PBB-nya, atau kami beri fiskal PBB-nya," ucapnya. (asp)
Dunia Berebut Investasi, Ekonom: KUHP Baru Bakal Ganggu Realisasi Penanaman Modal Asing
Atas pengesahan Undang-undang tersebut pasal-pasal di UU KUHP menuai banyak sorotan dari berbagai pihak bahkan disebut akan mengganggu iklim investasi asing di Indonesia.
