- BBC
VIVA.co.id – Sektor minyak dan gas bumi telah menjadi primadona bagi penerimaan negara bukan pajak selama bertahun-tahun. Namun hal itu tak terjadi pada 2016.
Hal itu diungkapkan Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, Rionald Silaban. Ia menjelaskan, pada tahun 2013 dan 2014 sektor migas menyumbang 50 persen dari total PNBP negara. Tren tersebut juga meningkat di 2015.
"Sektor migas dulu jadi primadona, tahun 2015 kita lihat masih Rp198 triliun PNPB migas dari (PNBP) total Rp352 triliun. Tapi, 2016 ini hanya mencapai 30 persen," kata Rionald dalam diskusi bertajuk "Win Win solution Untuk Mendorong Investasi Hulu Migas", di Aryaduta, Jakarta, Selasa 31 Januari 2017.
Ia mengungkapkan, masalah besar yang dihadapi adalah menurunnya kegiatan eksplorasi migas. Dan adanya beban negara melalui cost recovery atau biaya operasi yang dapat dikembalikan kepada perusahaan migas.
"Lalu, penurunan investasi eksplorasi juga berdampak pada PNBP," katanya.
Meski demikian dia optimistis, perubahan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan pajak hulu migas, akan memberikan kesempatan sektor hulu migas untuk lebih berkembang.
Selain itu, Rionald juga yakin dengan adanya skema dalam kontrak migas bagi hasil produksi gross split, diiringi berbagai insentifnya akan mampu meningkatkan penerimaan negara.
"Skema gross split diharapkan menyederhanakan rantai birokrasi, sehingga bisa meningkatkan perekonomian proyek," katanya. (mus)
