- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA.co.id – Pemerintah akan menambah 78 proyek baru dalam daftar proyek strategis nasional, yang akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menjelaskan, ada sejumlah fasilitas yang akan diberikan pemerintah dalam upaya menggenjot proyek strategis nasional, atau PSN tersebut. Misalnya, pertama, fasilitas pembebasan lahan yang akan dialokasikan langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.
"Kedua, proses pengadaan barang dan jasanya juga ada sedikit kelonggaran. Ketiga, kalau khusus proyek jalan tol, dana talangan biasanya akan lebih dipastikan oleh BUJT (Badan Usaha Jalan Tol), bahwa nanti akan diganti oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Basuki di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 10 Februari 2017.
Namun, semua PSN yang dikerjakan harus menggunakan produk-produk dalam negeri. Hal ini, sebagai bentuk kewajiban atas diberikannya ketiga fasilitas itu.
Basuki pun menjelaskan, sejumlah proyek besar yang menjadi bagian dari ke-78 PSN yang pengajuannya telah disetujui tersebut. Antara lain, seperti proyek tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat-Tarutung-Sibolga, guna mendukung pariwisata Danau Toba, dan proyek Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur.
"Kemudian, ada lagi pembangunan jaringan gas bumi, proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat, proyek Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru di Jawa Timur, proyek kawasan industri Dumai, kemudian kereta api Rantau Prapat-Duri-Pekanbaru," ujarnya.
Diketahui, dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016, pemerintah menetapkan sebanyak 225 proyek dan satu program ketenagalistrikan senilai total Rp2.826 triliun, yang dimasukkan dalam program PSN. Sampai saat ini, baru 20 proyek bernilai Rp27,6 triliun yang telah rampung dikerjakan. Selain itu, pemerintah juga sempat mengeluarkan 18 proyek senilai Rp58,4 triliun dari daftar PSN, setelah sejumlah evaluasi dilakukan. (asp)
Hutama Karya Mohon Uang Muka Proyek Dikembalikan Jadi 20 Persen
Uang muka proyek sebelumnya ditetapkan Pemerintah maksimal 15 persen.
