- Antara/ Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Dengan semakin tingginya harga properti yang berbanding lurus dengan meroketnya harga lahan, membuat generasi milenial atau mereka yang berusia antara 20-37 tahun saat ini, kesulitan menjangkau harga rumah yang ditawarkan di pasaran.
Menanggapi hal tersebut, konsultan Properti dari Savills Indonesia, Anton Sitorus, menegaskan, pemerintah sebenarnya memiliki tiga cara dalam memecahkan masalah ini.
"Pertama, sebagai pihak berwenang, pemerintah bisa membuat aturan-aturan, baik mengenai tata ruang, perpajakan, atau bahkan langsung ke harga propertinya," kata Anton saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat 10 Februari 2017.
Selain itu, Anton mengatakan bahwa melalui BUMN yang ada, seperti misalnya Perumnas dan PP Properti, pemerintah juga bisa terjun langsung ke dalam pasar properti sebagai pelaku pasar.
"Jadi pemerintah enggak hanya mengandalkan pertumbuhan pasar yang disetir oleh pihak swasta. Artinya, melalui Perumnas atau PP Properti, pemerintah kan bisa menyediakan perumahan murah bagi para generasi milenial itu," ujarnya.
Anton pun memberi contoh, jika hal semacam itu sudah dilakukan oleh negara-negara lain, seperti misalnya oleh Singapura yang memiliki Housing Development Board guna menyediakan rumah-rumah dengan harga terjangkau bagi warganya.
Ketiga, lanjut Anton, melalui kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia, pemerintah sebenarnya juga bisa menurunkan suku bunga perbankan, yang nantinya akan berkaitan langsung dengan tingkat bunga yang akan diberlakukan bank-bank dalam menyediakan layanan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi para generasi milenial tersebut.
"Melalui BI, pemerintah kan juga bisa menurunkan suku bunga supaya harga rumah makin terjangkau. Saat ini suku bunga memang sudah cukup rendah, tapi kan itu hanya salah satu faktor saja, makanya harga rumah juga masih sangat mahal," kata Anton. (one)
