- VIVA.co.id/Angkotasan
VIVA.co.id – Pengurus Pusat Muhammadiyah ikut angkat bicara terkait kisruh yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia.
Muhammadiyah, selaku ormas Islam besar di Indonesia, sangat mendukung langkah pemerintah yang mewajibkan perusahaan tambang mengganti status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus, sebagaimana amanat pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasher mengatakan, sikap yang dipertahankan pemerintah, bakal didukung seluruh rakyat Indonesia.
"Saya yakin, Rakyat Indonesia akan berada di belakang pemerintah untuk soal-soal begini. Muhammadiyah tentu juga memberikan apresiasi atas posisi yang diambil pemerintah," kata Haedar di Ambon, Jumat 24 Februari 2017.
Menurut Haedar, langkah yang diambil pemerintah adalah bagian dari ihtiar pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara. Hanya saja, ia mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam merenegosiasi bisnis dengan Freeport.
"Memang harus ada renegosiasi yang menguntungkan tentu, karena ini bisnis. Kedua belah pihak harus diuntungkan, jangan sepihak." (mus)
Dedie Rachim Kabarkan Idul Fitri Tingkat Kota Bogor Digelar Bersamaan 10 April
Meski Kementerian Agama belum mengumumkan Idul Fitri hijriah, Wakil Wali Kota Bogor mengabarkan Idul Fitri 1445 Hijriah di Kota Bogor akan digelar bersamaan.
